Kamu Perlu Tahu, Inilah 7 Lembaga Anti Korupsi di Dunia Selain KPK

Pada 1975, muncul lembaga yang menangani masalah ini, yaitu Office of the Commission of Counter Corruption. Lembaga ini dinilai bekerja tak maksimal, dan masih marak praktik korupsi di Negara Gajah Putih itu.

Akhirnya, pada 1999 dibentuklah lembaga National Counter Corruption Commision atau NCCC. Lembaga ini terdiri dari 99 orang anggota yang berpedoman pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

NCCC mulai melakukan pendekatan dan penindakan kasus korupsi di berbagai wilayah. Mereka diberi keleluasaan wewenang untuk mengusut dan menuntut politisi maupun pejabat.

Lembaga ini juga punya kewenangan untuk mengajukan pemecatan terhadap politisi dan memeriksa kekayaan pejabat.

4. Bianco Madagaskar

Biro Independen Anti-Korupsi Madagaskar (Bianco) terbentuk berdasarkan dekrit pembentukan lembaga tinggi pemberantasan korupsi pada September 2003. Setelah jajak pendapat pada awal 2004, barulah diresmikan Juli 2004.

Dalam menjalankan misinya, lembaga ini mendapatkan apresiasi penuh dari Amerika Serikat. Tak hanya fokus pada tindak korupsi saja, Bianco juga melakukan pendekatan yang lebih tegas.

Pada 2005, lembaga ini fokus untuk melakukan pembenahan di sektor yudikatif (peradilan dan kepolisian), keuangan (pajak, bea cukai tanah dan perdagangan), dan sektor sosial.

Dalam jurnal penelitian yang dikeluarkan oleh KPK, Bianco tercatat telah mulai memeriksa 40 pegawainya yang tercium aroma korupsi.

5. ACC Zambia

Minimnya dana dari pemerintah menjadikan gerakan anti-korupsi di Zambia tak berjalan maksimal.

Ketika itu, pemerintah Zambia pada masa Presiden Frederick Chiliba dinilai tak mendukung gerakan anti-korupsi. Otomatis, praktik korupsi terus berkembang.

Pada 1982, berdiri lembaga yang menangani kasus korupsi, yaitu Anti Corruption Commission. Lembaga ini bertugas untuk dalam penyelidikan, pencegahan, hingga pendidikan anti-korupsi.

Realitanya tak sesuai dengan fungsi utamanya. Lemahnya koordinasi dengan pemerintah mengakibatkan lembaga ini kesulitan berkembang. Penanganan kasus antar-lembaga korupsi tak terkoordinasi dengan baik.

Akhirnya, pada 1996 lembaga ini diperbaiki dengan baik. Sistem pendanaan juga ada dua, dari pemerintah dan sumbangan dari beberapa pihak.

6. KACC Kenya

Korupsi merupakan penyakit yang menggerogoti negara. Pada era 2002, masih banyak pejabat yang menjadi tersangka korupsi di Kenya.

Lembaga anti-korupsi yang dibentuk pada 1987, yaitu KACA (Kenya Anti-Corruption Authority), tak bisa berbuat banyak.

Setelah Mwai Kibaki terpilih menjadi presiden pada 2002, ia mulai membentuk dan mengubah KACA menjadi lebih baik.

Akhirnya, KACA diubah menjadi Kenya Anti Corruption Commission (KACC). Sedikit demi sedikit, korupsi mulai bisa mendapatkan penanganan dengan baik.

Bahkan Pemerintah Jerman dan Amerika Serikat juga memberikan bantuan untuk mendukung pemberantasan korupsi di Kenya. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk investigasi, pelacakan aset, layanan hukum hingga pendidikan dan pencegahan.

7. PCB Tanzania