Romo Benny Susetyo Mentahkan Rocky Gerung soal Pancasila: Hiperbola dan Retorika
Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo mentahkan argumen Rocky Gerung soal Pancasila.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan dalam program kerja yang dirinya selalu mengandung nilai-nilai Pancasila.
Seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, BBM satu harga di Papua, hingga pembangunan infrastruktur.
Tagar Rocky Gerung Menghina Presiden pun trending topic.
Berikut cuitan netizen:
@danipurba10: Si Rocky itu manusia ya ? Kek nya dia buat ulah mulu . Yang semestinya makhluk seperti dia harus di keluarin dari Indonesia ini. Taunya Menghina mulu. Buat karya dong kaya gue ini. Bagi2 temen yg mau dibuatin spt ini , dm yah
#RockyGerungMenghinaPresiden
@NaufalTuyey: Ingat pa presiden ,jadi pemimpin itu harus siap di benci tapi tidak siap membenci ,,sampai sini paham. #RockyGerungMenghinaPresiden.
@rockygerung ini. Terlepas setuju atau tidak setuju dengan ucapannya tapi tagar #RockyGerungMenghinaPresiden justru menghina akal sehat kita sendiri.
@kurindu_: Tolong sebelum menindak Roky Gerung, periksa dulu itu presiden yang di hina (menurut kalian) apakah memang benar beliau(presiden) berperilaku pancasilais dan bisa menjabarkan arti dan penafsiran dari pancasila atau tidak??
#RockyGerungMenghinaPresiden
Diketahui sebelumnya, pengamat politik Rocky Gerung menyebut presiden Jokowi tidak mengerti pancasila.
Hal itu ia ucapkan saat menjadi pembicara di ILC selasa (3/12/18) dengan tema Maju Mundur Izin FPI.
Mulanya, Rocky Gerung mengaku akan membuat pernyataan yang viral.
"Saya cari isu yang radikal supaya ada yang diviralkan hari ini,"kata Rocky Gerung setelah diberi kesempatan oleh Karni Ilyas.
Lalu Rocky Gerung menyebut bahwa negara menerapkan standar ganda soal izin ormas.
"FPI akhirnya jadi kasus bahan uji bagi negara sekaligus ditonton sebagai keunikan Indonesia. Unik karena tadi Haikal Hassan membacakan syarat ormas tidak boleh berlambang seperti lambang negara," ujarnya.
Rocky Gerung lantas menyebut pemerintah ngaco dalam membuat aturan untuk ormas.
"Memang betul, karena ormas itu bukan negara. Tapi kemudian dikasih syarat kontroversi lagi, ormas harus berideologi negara. Loh? di depan dibilang nggak perlu, di belakang dibilang perlu, Itu kan dua hal yang ngaco logikanya," ujarnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/04122019_romo-benny-susetyo.jpg)