Omnimbus Law Dongkrak Perekonomian, 74 Undang-undang Dilebur

Pemerintah akan keluarkan jurus sakti yakni omnimbus law guna menarik investasi. Simak omnimbus law perpajakan

Omnimbus Law Dongkrak Perekonomian, 74 Undang-undang Dilebur
instagram/jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

Selanjutnya, ada visi misi presiden yang harus dilaksanakan oleh para kabinet kerja periode II, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Karena adanya perintah tersebut, maka para kabinet kerja harus mengesampingkan visi misi mereka.

"Tujuh perintah presiden, ini garansi saya. Saya yakin ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5 persen di tahun 2020," ujar Ryan.

Onimbus Law perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan enam fokus dalam omnibus law perpajakan yang drafnya bakal dirampungkan pada Desember mendatang.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, inti dari omnibus law perpajakan adalah merevisi beberapa undang-undang menjadi satu sekaligus, yaitu undang-undang mengenai Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dan undang-undang mengenai kepabeanan.

"Kita menggunakan omnibus law dalam rangka membuat rezim perpajakan kita sesuai dengan prioritas pemerintah dalam transformasi ekonomi dan mengantisipasi perubahan terutama digital ekonomi," jelas Sri Mulyani ketika memberikan paparan dalam acara KOMPAS100 CEO Forum di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

"Juga mengantisipasi perubahan, terutama digital ekonomi dan bagaimana bisa kompetitif dengan rezim perpajakan global maupun regional," ujar dia.

Adapun enam hal yang menjadi fokus pemerintah dalam omnibus law sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan badan diturunkan bertahap

Pegawai pajak meneliti kebenaran isi laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Pegawai pajak meneliti kebenaran isi laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta (KOMPAS.COM)

Bendahara Negara memaparkan, fokus pertama adalah mengenai pajak penghasilan, yaitu pajak penghasilan badan atau korporasi.

Halaman
1234
Editor: Agus Tri Harsanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved