Wantimpres Presiden Jokowi Resmi Dilantik, Ada Nama Mantan Menteri dan Mantan Gubernur

Presiden Jokowi Resmi melantik Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara. Salah Satunya yakni mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Wantimpres Presiden Jokowi Resmi Dilantik, Ada Nama Mantan Menteri dan Mantan Gubernur
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/12/2019). Presiden resmi melantik sembilan orang Wantimpres periode 2019-2024. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNBATAM.id - Presiden Jokowi Resmi melantik Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara. Salah Satunya yakni mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau Pakde Karwo mengaku siap memberikan masukan kepada Presiden Jokowi sesuai kapasitasnya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Pastinya sama akan memberikan masukan dari banyak hal, mulai dari nasional, internasional, pedesaan, perkotaan, problem ekonomi sosial dan macam-macam," ujar Pakde Karwo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2020, Ini yang Akan Dilakukan Polda Kepri

Ratusan Petugas Kebersihan di Tanjungpinang Dapat Bingkisan, Isdianto:Mereka Pahlawan Kita

Atas posisinya yang kini menjadi Wantimpres, Pakde Karwo mengaku sudah memberitahu pada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sudah (komunikasi dengan SBY). Pada prinsipnya silahkan karena memang aturan perundang-undangannya tidak bisa," katanya.

Diketahui Pakde Karwo sudah menyatakan diri mundur dari Partai Demokrat pada Agustus 2019.
Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat tersebut mundur karena didapuk menjadi komisaris utama PT Semen Indonesia.

Bos Mayapada  Akan Beri Nasihat Soal Pengentasan Kemiskinan

Lain halnya dengan Bos Mayapada Group, Dato Sri Tahir yang juga dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Berlatar belakang pengusaha, Tahir berkeinginan fokus membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin dalam mengentaskan kemiskinan di berbagai daerah.

"Solusinya, kalau menurut teori ekonomi kan pajak, pajak itu kan yang kaya harus dikenakan pajak lebih banyak, itu kan salah satu pemerataan, itu kan teori," kata Tahir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Halaman
1234
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved