Menteri ATR Sofyan Djalil Peringatkan Masyarakat Kampung Tua Batam Jangan Jual Tanahnya

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI, Sofyan Djalil baru saja menyerahkan sertifikat tanah kepada warga di 3 titik kampung tua di Batam.

Tiga kampung tua itu, yakni Kampung Tua Tanjungriau, Kampung Tua Tanjunggundap, dan Kampung Tua Seibinti.

Tak hanya itu, Sofyan juga mengimbau agar sertifikat tanah tersebut jangan sampai dijual.

Namun bisa diharapkan sebagai modal usaha. Jadi sertifikat ini harus dimanfaatkan. Karena untuk mendapatkan sertifikat akan sulit.

"Jangan sampai dijual tanahnya. Sertifikat ini lebih sulit mendapatkan. Kalau disekolahkan, dihitung benar. Jangan mendapat sertifikat, kemudian membeli handphone atau motor, tidak banyak manfaatnya.

• Pelaku Curanmor Ini Langsung Kabur Saat Ditanya Warga, Akhirnya Kena Tangkap Juga

• Meriahkan Akhir Tahun, Mega Mall Akan Cabut Undian Berhadiah di Akhir Desember 2019

Tapi kalau untuk menjadi modal usaha, itu yang diharapkan pemerintah," ujarnya saat penyerahan sertifikat lahan untuk masyarakat kampung tua di Kampus Uniba, Jumat (20/12/2019).

Diakuinya Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI 2019 ini telah berhasil mendaftarkan sertifikat tanah seluruh Indonesia sekitar 11 juta bidang tanah.

Angka itu sudah termasuk lahan di tujuh kabupaten/kota seluruh Kepri.

"Pak Presiden mengatakan dalam periode ini, bagaimana memberikan kepastian kepada masyarakat.

Paling lambat 2025 semua sudah harus miliki sertifikat. Kami akan bekerja cepat," tuturnya.

• LOKER BATAM HARI INI - Dibuka Lowongan Kerja di Batam, Jumat (20/12), Apa Saja Posisinya?

• Lakalantas di Jalan Sei Lakam Karimun, Mobil Seruduk Sepeda Motor Dua Orang Jadi Korban

Ia mengatakan yang masih menjadi masalah di Batam yakni kampung tua. Masyarakat sudah ada sejak umur Batam ada.

Kemudian, pemerintah menjadikan Otorita Batam (OB), sehingga hak masyarakat terabaikan.

"Perintah Presiden, meminta semua sengketa diselesaikan. Makanya hari ini kita menyertifikatkan tiga kampung tua," tegasnya.

Tiga titik kampung tua, kata dia, yang diserahkan seluas 1.456 lebih bidang. Hal itu sebagian kecil dari 37 titik yang akan disisir dan didaftarkan, identifikasi dan ukur.

"Kalau masih ada masalah hutan lindung, HPL (hak pengelolaan lahan) dikeluarkan masa lalu, ini harus kita selesaikan.

• Profil dan Statistik Tomas Simkovic, Pemain Incaran Persija Jakarta untuk Liga 1 2020

• Live Streaming Sinetron Raden Kian Santang di MNC TV, Prabu Siliwangi Dikeroyok Argadana Cs

Kenapa baru 1.400 lebih bidang? Karena sisanya itu akan diselesaikan ke depan," ulasnya.

Nantinya, pemerintah daerah melalui Walikota Batam akan membantu menyelesaikan. Jika belum mendapat sertifikat pihaknya akan membantu.

"Kalau belum mendapat sertifikat, nanti akan diselesaikan. Semoga dalam tidak waktu lama, kampung tua akan diselesaikan semua," ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan bagi yang belum dapat sertifikat tanah, bahwa ada kata sepakat yang bermasalah diselesaikan terlebih dahulu.

Semua sebutnya harus diselesaikan sesuai jalurnya.

• Momen Sedih Ritual Adat Batak Pemakaman Erizal Sidabutar, Putri Klaudia Robek Kain Parsirangan

• Artis Cantik Ini Ungkap Soal Gonta-ganti Pasangan, Bukan Sok Jual Mahal atau Nggak Laku

"Untuk proses 34 titik akan kami selesaikan. Jadi jangan khawatir," katanya.

Diakuinya ada dua kelompok penerima sertifikat di antara satu dari kampung tua yang satu masyarakat dalam sertifikat UWTO ditangguhkan.