Edy Sofyan Sebut Kebiasaan Nurdin Basirun Suka Bagi-bagi Uang ke Warga

Uang itu diberikan melalui Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau dan Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau.

Selain itu, ia juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 4,22 miliar dari berbagai pihak dalam kurun waktu 2016-2019 selama masa jabatannya.

Menurut jaksa, sumber gratifikasi itu berasal dari pemberian sejumlah pengusaha terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi.

Jaksa juga menyebutkan penerimaan gratifikasi itu juga berasal dari para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kepri.

Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau yang mengurus bidang ekonomi keuangan, Iskandarsyah, mengatakan, pimpinan DPRD pernah menerbitkan surat untuk Pemerintah Provinsi Riau agar menghentikan sementara urusan perizinan-perizinan reklamasi.

Hal itu diungkap Iskandarsyah saat bersaksi untuk mantan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, terdakwa kasus dugaan suap terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Kepri dan penerimaan gratifikasi.

"Apakah di dalam pengeluaran izin pemanfaatan ruang laut, Ketua DPRD pernah mengeluarkan surat terkait dengan penghentian izin pemanfaatan ruang laut ini?" tanya jaksa KPK Asri Irwan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/12/2019).

"Kalau tidak salah, Ketua DPRD sudah menyurati Pemprov Kepri. Setahu saya tanggal 19 November 2018. Waktu itu terkait dengan perizinan reklamasi. Itu atas usulan dari Pansus, kebetulan saya adalah pimpinan Pansus Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)," jawab Iskandarsyah.

Menurut Iskandarsyah, saat itu Pansus merekemondasikan hal tersebut mengingat DPRD juga sedang mengurus Rancangan Peraturan Daerah RZWP3K.

"Di mana kami di DPRD diinginkan, ketika Raperda itu diserahkan ke DPRD, ada semacam etika bahwa seluruh perizinan itu di-pending dulu. Untuk menunggu penyelesaian Perda kita ini," kata dia.

Menurut Iskandarsyah, rancangan aturan itu penting demi menata alokasi ruang-ruang laut agar bisa dikelola dan dimanfaatkan secara proporsional.

"Karena reklamasi bagi kita adalah suatu yang baru, mengubah laut menjadi darat. Karena mengubah laut jadi darat maka perlu kajian-kajian secara teknis secara geoteknik. Menurut saya, itu yang sangat berisiko kalau hal-hal itu (perizinan) tidak pending dulu. Karena kami secara DPR hanya regulasi," kata dia.

DPRD juga menyarankan ke Pemprov Kepri untuk menyelesaikan berbagai persoalan teknis terkait reklamasi dan jenis pemanfaatan ruang laut lainnya.

"Fungsi Perda ini adalah untuk memproteksi nelayan tradisional dan masyarakat pesisir, mengalokasikan ruang, karena di laut itu bukan hanya untuk nelayan, tapi di laut itu ada orang tambang, di atas alur kapal, di dalam bisa juga kabel laut. Makanya, saya sampaikan Perda ini sangat penting," kata dia.

Oleh karena itu, Iskandarsyah merasa bingung dan tak tahu-menahu mengapa ada surat izin pemanfaatan ruang laut yang dikeluarkan oleh Nurdin.