Mahasiswa Minta Pemerintah Tegas Soal Konflik Laut Natuna, Raja: Orang Tua Kami Jadi Takut Melaut

TRIBUNBATAM.id,TANJUNGPINANG - Mahasiswa asal Natuna di Tanjungpinang meminta kepada Pemerintah pusat untuk melakukan tindakan tegas terhadap sengketa yang terjadi pada perairan Natuna.

Ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Natuna (HMKN) Tanjungpinang, Raja Igo Febrinaldy kepada  TribunBatam.id menyampaikan, para orang tua yang mencari nafkah sebagai pelaut merasa ketakutan atas sengketa tersebut.

"Mahasiswa Natuna yang kami data di Tanjungpinang ada 378 orang. Mayoritas pekerjaan orang tua nelayan itu pada mengeluh dan ada rasa takut melaut. Kalau cuaca buruk di laut sudah lah. Lalu ditambah lagi dengan (sengketa) ini," ujarnya, Senin (6/1/2020).

Ia menceritakan, nelayan pernah melaut hingga batas wilayah yang sedang terjadi sengketa tersebut sempat mendapat perlawanan dari Kapal Ikan Asing (KIA).

"Bolehlah ditanya sama para nelayan disana, bahkan KIA yang datang lebih dari 1 kapal itu pernah usir nelayan kita juga," ungkapnya.

Ia mengajak organisasi lainnya yang dalam waktu dekat akan menggelar aksi damai di Tanjungpinang.

"Kami akan aksi, dalam aksi tentunya harapan kami pemerintah harus tegas. Kami mengecam keras tindakan kapal coast guard dan KIA mereka seenaknya masuk wilayah Indonesia," tegasnya.

Menkopolhukam Mahmud MD: Kita Tidak Dalam Suasana Perang

Menteri Koordintor Polilitik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan saat ini Indonesia dan China tidak sedang berada dalam suasana perang.

Mahfud MD menegaskan hal itu terkait memanasnya situasi di Laut Natuna.

Kapal nelayan China mencuri ikan dan klaim Cina atas perairan Natuna yang termasuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pengerahan pasukan di perairan Natuna, lanjut Mahfud, bukan dalam rangka perang.

• Kabar Terbaru Konflik Laut Natuna, TNI Tetap Gelar Operasi Siaga Tempur

• Mengapa Natuna Jadi Bagian Indonesia Padahal Diapit Malaysia? Simak Penjelasan Lengkapnya

Tetapi justru untuk mempertahankan kedaulatan NKRI yang diusik oleh pihak asing, dalam hal ini China.

Sebab untuk mempertahankan kedaulatan, maka hubungan China Indonesia tidak terganggu.

Mulai dari hubungan dagang, perekonomian, hingga kebudayaan tetap dilanjutkan seperti biasa.

Mahfud juga menegaskan walaupun hubungan diplomatik berjalan seperti biasa, tetapi pengamanan TNI yang terjadi di Natuna tidak bisa dinegosiasi.

"Tugas Kemenko Polhukam mengamankan itu. Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego. Karena kalau menego berarti kita mengakui itu milik bersama," kata dia.

• China Klaim Laut Natuna, Indonesia Harus Belajar dari Gugatan Filipina di PBB

Sikap pemerintah Indonesia tidak bergeser sedikit pun terhadap kedaulatan NKRI di Natuna.

Selain itu, kehadiran negara di kawasan tersebut juga harus direalisasikan sebagai salah satu instruksi Presiden.

"Kita sudah mulai merealisasikan, penguatan pasukan di sana sudah mulai bergerak, kemudian kegiatan nelayan dan penghidupan nelayan di daerah sana juga akan ditingkatkan," kata dia.

Diberitakan, hubungan China Indonesia menegang pasca-insiden masuknya kapal asal China ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, secara ilegal.

Padahal, menurut Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, perairan Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Namun, China berdalih bahwa kawasan Natuna masuk dalam nine dash line.

Nine dash line merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau UNCLOS.

Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa kapal-kapal China tersebut melakukan pelanggaran di Natuna.(Tribunbatam.id/Endrakaputra)