Menteri Beda Sikap soal Natuna, Akhirnya Jokowi Beraksi Tegas: Tidak Ada Namanya Tawar Menawar!
Di tengah ketidakjelasan sikap sejumlah menteri atas masalah Natuna, Jokowi angkat bicara tegas
lihat foto
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Retno menjelaskan, ZEE Indonesia itu telah ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Oleh karenanya, Retno meminta China mematuhi aturan tersebut karena bagian dari UNCLOS 1982.
"Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982 oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982," kata Retno.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohamad Mahfud MD meminta aparat keamanan untuk mengusir kapal-kapal asal China yang masih berada di perairan Natuna.
"Kita usir dengan segala kemampuan kita. Kita halau kapal-kapal dan nelayan-nelayan," ucapnya.
Sementara, Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufieqoerrochman memastikan Bakamla akan menambah jumlah personel untuk melakukan patroli di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Santai
Meski pernyataan tegas sudah disampaikan sejumlah menteri dan pejabat, namun ada juga sejumlah menteri lain yang memilih berkomentar santai atas masalah penerobosan di Natuna ini.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa konflik di perairan Natuna tak perlu dibesar-besarkan.
Apalagi, China merupakan salah satu investor besar di Indonesia.
"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarinlah. Soal kehadiran kapal itu (di Natuna), sebenarnya kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)," ujar Luhut.
Senada, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa permasalahan tersebut harus disikapi dengan cool dan santai.
"Kita cool saja, kita santai," ucap Prabowo.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, yang merupakan rekan separtai Prabowo Subianto, juga meminta pemerintah dan masyarakat jangan terpancing maupun terprovokasi atas masalah ini.
