KEPRI TERKINI
NATUNA Dikabarkan Bakal Jadi Provinsi Khusus, Ini Kata Plt Gubernur Kepri dan Bupati Natuna
Saat ini, muncul wacana pemekaran di Provinsi Kepri yakni dengan pembentukan Provinsi Khusus Natuna. Apa kata Plt Gubernur Kepri Isdianto?
lihat foto
NATUNA Dikabarkan Bakal Jadi Provinsi Khusus, Ini Kata Plt Gubernur Kepri dan Bupati Natuna
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Saat ini, muncul wacana pemekaran di Provinsi Kepri yakni dengan pembentukan Provinsi Khusus Natuna.
Terkait rumor tersebut, Plt Gubernur Kepri Isdianto dan Bupati Bupati Natuna Hamid Rizal menyampaikan pendapat yang berbeda soal pemekaran.
Sebelumnya, Hamid Rizal mengatakan, rencana pemekaran Provinsi Khusus Natuna sudah saatnya dilakukan.
Menurutnya, letak geografis Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan berpotensi memicu polemik.
Wacana itu semakin bergulir di tengah-tengah permasalahan kapal nelayan asal China yang dikawal Coast Guard.
"Sebagai salah satu wilayah perbatasan dengan potensi yang melimpah, sepatutnya diberikan peluang pengelolaannya bagi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat," ujar Hamid, saat pertemuan Pemkab Natuna dengan beberapa Pejabat dari Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Senin (22/1/2018) silam.
• UPDATE KABAR NATUNA - Ratusan Nelayan Pantura Jaga Natuna & TNI Tak Ingin Terprovokasi Kapal China
Namun, saat dikonfirmasi Plt Gubernur Kepri Isdianto menepis isu itu.
Menurut mantan Kadispenda Kepri ini, wacana pemekaran Provinsi Khusus Natuna di tengah isu panas saat ini kurang tepat.
Selain itu juga tidak relevan pada isu yang sedang hangat saat ini.
"Saya yakin isu Natuna dimekarkan hanya dikembangkan oleh sejumlah orang, bukan keinginan masyarakat Natuna," kata Isdianto.
Isdianto terlihat risih saat merespon pertanyaan sejumlah wartawan.
Media menanyakan soal isu pembentukan Provinsi Khusus Natuna yang semakin bergulir di tengah-tengah permasalahan kapal nelayan asal China yang dikawal Coast Guard.
Lagi-lagi, kata dia, isu itu jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
"Ini yang saya katakan tidak relevan. Yang harus kita lakukan adalah memberi dukungan kepada pemerintah pusat agar persoalan kapal nelayan asal China yang dikawal Coast Guard itu dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Ya, kurang tepat begitu," paparnya.
