Konflik Laut Natuna

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani Sepakat dengan Presiden, Tak Ada Tawar Soal Konflik Laut Natuna

Meski sepakat dengan sikap Presiden Joko Widodo, Ahmad Muzani menyebut persoalan konflik Laut Natuna tetap diselesaikan melalui jalur diplomasi.

TRIBUNBATAM.ID/ISTIMEWA
Presiden Joko Widodo tiba di Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020) pagi. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani sepakat dengan pernyatan Presiden Jokowi terkait persoalan di Natuna. 

Setibanya di Natuna, Jokowi dan rombongan diagendakan untuk menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Di tempat tersebut, selain meninjau jajar kapal, Presiden juga direncanakan bertemu dengan ratusan nelayan.

Agenda lain, Jokowi ialah menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Kantor Bupati Natuna.

Selain Jokowi, adapula beberapa tanggapan para menteri Jokowi mulai dari Prabowo Subianto hingga Mahfud MD.

Berikut statemen dari beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju.

1. Prabowo Subianto

Menhan Prabowo Subianto
Menhan Prabowo Subianto (TRIBUNNEWS.COM/Yanuar Riezqi Yovanda)

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menanggapi santai masuknya kapal Cina di wilayah NKRI.

"Kita cool saja, kita santai," ujar Prabowo di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Prabowo juga menyebut akan melakukan koordinasi dengan kementerian lain seperti Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun Cina adalah negara sahabat," ucapnya.

2. Luhut Binsar Panjaitan

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan usai dilantik Presiden Joko Widodo.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan usai dilantik Presiden Joko Widodo. (KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM)

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat tidak perlu membesar-besarkan masuknya kapal asing di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Luhut mengakui, Indonesia kurang mampu dalam menghadapi hal tersebut.

Menurutnya, Indonesia kekurangan kapal untuk melakukan pengawasan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Soal kehadiran kapal itu (di Natuna), sebenarnya kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE ," ujar Luhut, Jumat (3/1/2020) dikutip dari Kompas.com.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved