ADVERTORIAL

Tanggapan Bakal Calon Wali Kota Batam Rian Ernest Terkait Omnibus Law

Rian Ernest selaku bakal calon wali kota Batam 2020 jalur independen sampaikan pandangan Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja

Tanggapan Bakal Calon Wali Kota Batam Rian Ernest Terkait Omnibus Law
Istimewa
Bakal calon Wali Kota Batam jalur independen, Rian Ernest, saat melakukan blusukan ke Ruli Batu Aji, pada Jumat (3/1/20). 

RENCANA pemerintah menerbitkan undang-undang Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja menuai banyak kecaman dari masyarakat khususnya dari kalangan buruh.

Pasalnya, banyak pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja tersebut yang dinilai dapat menurunkan kesejahteraan para buruh, seperti penghilangan upah minimum dan penghilangan pesangon.

Ditemui di Batam, Rabu (8/1/2020), Rian Ernest selaku bakal calon wali kota Batam 2020 jalur independen turut memberikan tanggapannya.

“Omnibus law bidang tenaga kerja ini wajib mengayomi kepentingan pekerja tanpa harus mengesampingkan sama sekali kepentingan pengusaha,” tegasnya.

Menurut Rian saat ini terdapat banyak permasalahan terkait ketenagakerjaan di Indonesia khususnya di Kota Batam.

Beberapa permasalahan tersebut diantaranya, tidak fleksibelnya proses rekrutmen pekerja, dan angka pesangon yang terlalu besar serta sangat pro terhadap pekerja.

“Hal ini tidak salah. Tapi jangan lupa, penciptaan lapangan kerja juga sangat terkait dengan kemudahan berusaha dan berinvestasi,” jelasnya.

“Pengusaha dan pekerja punya hubungan yang erat. Jadi tidak bisa kita menetapkan undang-undang yang pincang, terlalu condong ke salah satu pihak,” lanjutnya.

Selain itu, Omnibus Law juga dinilai dapat mengancam ketersediaan lapangan kerja untuk WNI.

“Catatan saya, kita harus memastikan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh WNI, agar dikerjakan oleh WNI. Kita jangan sampai hanya menjadi penonton di negeri kita sendiri,”

Terakhir, Rian Ernest mengingatkan agar Pemerintah Pusat turut melibatkan masyarakat guna memantau isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

“Perancangan kebijakan harus partisipatif, mari hindari ruang gelap,” tutupnya.(adv)

Editor: Agus Tri Harsanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved