Dianggap Lembek Sikapi Konflik Natuna, Prabowo: Negara Kita Demokrasi

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto angkat bicara soal sikapnya yang dianggap lembek dalam menyikapi persoalan di perairan Natuna. 

Ia menjelaskan, teritorial kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah 12 mil dari garis pantai dan lebih dari itu merupakan zona ekonomi khusus.

"Kapal manapun boleh masuk-keluar, tapi kalau eksploitasi ikan atau mineral, itu harus kerja sama, harus izin kita," kata Prabowo seperti dilansir Tribunnews.com, Kamis (9/1/2020)

Ia pun menanggapi santai terkait adanya desakan agar dirinya dicopot dari Kabinet Indonesia Maju.

Desakan tersebut muncul dari Ketua Divisi Hukum PA 212 Damai Hari Lubis, karena menilai Prabowo terlalu lembek dalam menyikapi masuknya kapal-kapal China ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara.

"Oh begitu, silakan saja bicara, kita kan negara demokrasi, orang boleh bicara apa aja," ujar Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Baca: Najwa Bandingkan Statement Prabowo Soal Natuna, Pembelaan Fadli Zon Bikin Kepala Bakamla Ketawa

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyebut, masuknya kapal China ke ZEE Indonesia bisa diselesaikan secara baik.

"Ya kita cool saja, selalu saya katakan," ucap Prabowo.

Jangan dipanas-panasin

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut persoalan masuknya kapal-kapal China di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara, tidak perlu dipanas-panasin untuk berperang.

"Kedaulatan harga mati, tapi kita jangan panas-panasin ya," ujar Prabowo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).