Bebas Parkir 15 Menit Bikin Target PAD Tak Tercapai, Pemko Batam Minta Revisi Perda

Bebas Parkir 15 Menit Bikin Target PAD Tak Tercapai, Pemko Batam Minta Revisi Perda

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajukan revisi Perda Parkir, terutama terkait waktu drop off 15 menit.

Waktu drop off (gratis) dinilai terlalu lama sehingga tidak bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

Sayangnya DPRD Kota Batam tidak ingin merevisi perda tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Jeffry Simanjuntak, menilai terlalu dini evaluasi Perda itu, karena baru disahkan dua tahun, sehingga diminta Pemko melakukan upaya optimalisasi pajak dan retribusi parkir.

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Perda Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Kota Batam, Udin P Sihaloho, mengatakan pembahasan aturan drop off selama 15 menit dilakukan bersama Pemerintah Kota Batam, DPRD, dan pengelola parkir.

Aturan ini juga dibuat dalam satu pasal yang mewajibkan pengelola parkir untuk membebaskan pemilik kendaraan jika parkir sebelum waktu 15 menit.

"Kenapa pada saat pembahasan tidak ada pengelola parkir yang keberatan atau minta ritme waktunya dikurangi. Kenapa setelah ini disepakati malah jadi penyebab alasan tidak mencapai target pajak parkir,” tanya Udin.

• Ini Nama Pengelola Parkir Khusus di Batam, Berikut Lokasi Pengelolaannya

Insiator pasal drop off itu juga menegaskan, beberapa daerah di Indonesia menerapkan aturan ini seperti di Medan, Surabaya, Makassar, dan beberapa kota besar lainnya. Di Medan misalnya aturan drop off ditetapkan 5 menit dan beberapa daerah lainnya 7 menit.

“Daerah besar juga menerapkan aturan seperti ini. Hanya saja ritme waktunya lebih cepat dari kita di Batam,” ucap Udin.

Terkait rendahnya sektor pajak parkir, anggota Komisi II DPRD Batam itu menilai, seharusnya pemerintah bisa menggenjot dari sektor lain seperti retribusi parkir tepi jalan umum. Hanya saja retribusi ini juga tidak pernah tercapai.

“Artinya kalau mau ini dievaluasi tentu harus ada jaminan kedua sektor ini bisa tercapai,” tegas Udin.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan waktu yang panjang itu mencapai 15 menit berpengaruh pada capaian pajak dan retribusi parkir.

Sehingga akan mempengaruhi capaian proyeksi pendapatan pada APBD 2020. Rentetan pengaruhnya juga akan sampai pada pembiayaan program Pemko.

"Pemko meminta Perda Parkir direvisi. Disitu ada persoalan target untuk parkir yang cukup signifikan," kata Amsakar.

Perubahan Perda lama ke yang baru, memperkecil capaiannya.

Sementara, saat rentan waktu tak dipungut biaya (drop off) diperpanjang, tarif yang dipungut (pajak/retribusi), tak ada perubahan.

Sementara disisi lain desain target dari parkir naik. Amsakar mengharapkan, agar dilakukan peninjauan ulang Perda itu.

Namun menanggapi pernyataan anggota dewan yang enggan mengubah Perda baru itu, Amsakar tidak berkomentar banyak.

Hanya disebut, langkah yang mungkin diambil, efisiensi anggaran atau perubahan proyeksi anggaran.

"Semoga ke depan ada perubahan dan mendukung, bagaimana perubahan kota ini bisa dilakukan. Kalau misalnya tidak disepakati, kita akan rapatkan soal APBD ini. Menghitung keterbatasan anggaran 2019 dan memproyeksi anggaran 2020. Intinya harapan kita tak ada defisit karena akhir masa jabatan," ujarnya.

Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Batam, Raja Azmansyah, membenarkan rendahnya realisasi pajak parkir tidak lepas dari penerapan drop off 15 menit. Dengan adanya sistem ini, realisasi pajak parkir jadi berkurang.

“Ya, drop off selama 15 menit dengan tarif nol rupiah menjadi faktor utama tidak tercapainya sektor ini,” katanya, belum lama ini. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)