Konflik Laut Natuna, Pengamat Militer Sebut Hal Ini Kerap Luput dari Pembangunan di Pulau Terluar

Konflik Laut Natuna, Pengamat Militer Sebut Hal Ini Kerap Luput dari Pembangunan di Pulau Terluar

TRIBUNBATAM.id - Langkah progresif dilakukan Pemerintah Indonesia menyikapi ketegangan dengan China di Laut China Selatan.

Upaya yang dilakukan tidak hanya menguatkan pertahanan di Perairan Natuna yang sumber perseteruan, tetapi juga langkah-langkah diplomatik.

Mengutip pemberitaan Kompas.com, Kamis (9/1/2020), sebagai penguatan teritorial, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyebutkan, pemerintah akan membangun beberapa pangkalan militer.

Pangkalan militer itu dibangun tidak hanya di Natuna, Kepulauan Riau, namun juga di wilayah Indonesia Timur.

"Di Natuna, di Indonesia Timur, di beberapa tempat," kata Prabowo.

Sementara itu, untuk menguatkan sosial ekonomi di Natuna, Presiden Joko Widodo menggandeng Jepang untuk terus berinvestasi di wilayah Natuna.

Ajakan Presiden Jokowi itu disampaikan saat menerima Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

• Kembali Tangkap Ikan di Laut Natuna, 3 Kapal Perang TNI AL Usir Kapal China

• Belum Sampai Dua Minggu Dilantik, Seorang Kades Tertangkap Basah Kencan dengan Istri Orang di Hotel

Jepang dan Indonesia sudah menjalin kerja sama dalam pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu fase pertama.

"Saya berharap usulan pendanaan untuk fase kdua dapat segera ditindaklanjuti," ujar Jokowi.

Upaya Presiden Jokowi menggandeng Jepang dinilai langkah yang signifikan.

Follow Instagram Tribun Batam:

Membangun sosial ekonomi Natuna

Namun, pengamat militer yang juga Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan, ada hal penting yang juga tak boleh dilupakan dalam membangun kawasan pulau terluar.

Menurut dia, yang kerap luput dan dilupakan dalam diskusi pulau terluar dan perbatasan tentang kewajiban pemerintah membangun sosial, ekonomi dan masyarakat seperti di Natuna.