PEDAGANG ONLINE PROTES

VIDEO - Pedagang Online Protes PMK 199 Tahun 2019, Temui Kepala BP Batam

Ratusan pedagang online di Batam bertemu dengan Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Senin (27/1/2020).

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Ratusan pedagang online di Batam bertemu dengan Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Senin (27/1/2020). 

Mereka menyampaikan keberatan dengan terbitnya PMK 199 Tahun 2019 tentang pajak kebabeanan. 

Di hadapan ratusan ibu-ibu pengusaha online, Kepala BP Batam HM Rudi ingin membantu mereka tentang usaha online. 

Sebab, saat ini, dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, memberatkan bagi pengusaha.

"Makanya kita kumpulkan ibu-ibu di sini," kata Rudi di dalam ruangan gedung di lantai tiga Balairungsari BP Batam Senin (27/1) pagi.

 Di hadapan ibu-ibu itu, pria yang saat ini menjabat sebagai Walikota Batam mengatakan, agar niatnya mengumpulkan ibu-ibu itu tidak dianggap sebagai politik. Berhubung saat ini, menjelang tahun politik.

"Saya takut dikatakan politik. Ibu-ibu kan yang ketemuan saya bukan saya ia kan? Iya kan ibu-ibu," tanya Rudi sama ibu-ibu itu disambut dengan applause atau tepuk tangan dalam acara Temu Pengusaha Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) dengan Kepala Badan Pengusahaan Batam

Sebelumnya, dampak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, banyak pengusaha yang mengeluhkan.

Kendati, Kepala BP Batam HM Rudi Selasa (21/1) akan menyurati Menkeu RI dalam waktu dekat. Tak menunggu lama, Rudi mengaku akan merapatkan jajarannya terkait persoalan itu.

"Ada keluhan yang masuk. Untuk itu akan kami surati dan ketemu, habis ini rapat di BP untuk merapatkan soal itu," kata Rudi.

Seperti diketahui, PMK yang mulai berlaku 30 Januari 2020 itu menurunkan ambang batas barang impor toko dalam jaringan dari 75 dolar AS menjadi tiga dolar AS.

Dengan aturan itu, maka masyarakat yang berbelanja barang dari Batam dengan nilai di atas 3 dolar AS (sekitar Rp45 ribu) dikenakan pajak. Karena barang yang dikirim dari Batam ke daerah lain di Indonesia diperlakukan sebagai impor.

Banyak pengusaha bidang importir menilai, amat dikhawatirkan dengan keluarnya aturan itu berpotensi mematikan pedagang online di Batam. Sebab harga jual final tidak bisa bersaing dengan harga jual produk luar Batam.

Menyiasati hal tersebut, Kepala BP Batam segera menyurati Menkeu. Agar mengkaji ulang kebijakan.

"Kami akan menghadap beliau, karena kami terima PMK, tugas kami melapor kembali, apa solusi dari Menteri, melalui Dirjen. Iya tentunya, karena ini menyangkut hajat hidup Pengusaha online lain," tuturnya.(*)

Penulis: Ardana Nasution
Editor: Agus Tri Harsanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved