Anggaran Khusus Kementerian, BPJS Kesehatan Tak Tanggung Biaya Pasien Penderita Virus Corona

BINTAN, TRIBUNBATAM.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak menanggung biaya pengobatan pasien penderita Virus Corona.

Meski demikian, Kepala BPJS Cabang Bintan, Anggraini memastikan warga yang ingin berobat dan masih diduga Virus Corona dapat menggunakan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penyebaran Virus Corona yang diketahui berasal dari Wuhan, China menjadi perbincangan sejumlah negara. Virus tersebut diketahui sudah menyebar hingga ke Singapura.

"Sebab tidak bisa langsung menuduh seseorang positif menderita penyakit virus corona. Oleh karena itu, masyarakat yang memegang JKN masih tetap bisa menggunakan layanan dari BPJS selagi belum positif menderita virus corona," ucap Anggraini, Rabu (29/1/2020).

Ia menambahkan, BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya masyarakat yang positif terjangkit virus corona, karena virus corona merupakan penyakit yang perlu penanganan khusus dan dianggap sebagai kasus yang sudah mendunia.

Sehingga ada anggaran khusus dari Kementerian Kesehatan RI untuk menanggung masalah tersebut.

"Intinya pemerintah menyatakan kasus virus corona ini merupakan kasus yang perlu penanganan khusus dan sudah mendunia, sehingga ditanggung pemerintah. Contohnya seperti penyakit malaria, tidak boleh ada pelayanan BPJS karena penanganan tidak mungkin dilakukan double,” ucapnya.

Satu Orang Suspect Virus Corona Asal Bintan Dirawat

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bintan, dr Gama AF Isnaeni membenarkan informasi di pesan grup yang tertulis ICU Raja Ahmad Tabib mengenai ada seorang pasien diduga suspect virus corona yang dirujuk dari Lagoi, Bintan ke RSUP KM8.

"Ya benar, tadi ada laporan dari staf ada seorang anak kecil berobat dan terdeteksi demam, karena turis Cina makanya tetap kita kelompokkan sesuai SOP untuk diperiksa dan dirujuk ke RSUP KM8," tuturnya, Senin (27/1/2020).

Gama menyebutkan, pasien yang dirujuk itu saat ini masih diperiksa kondisinya di RSUP KM8.

"Masih diperiksa sesuai SOP penanganan pasien yang diduga suspect virus Corona. Hasil belum ada dan masih kita tunggu," terangnya.

Gama mengatakan, untuk Antisipasi virus Corona terhadap turis-turis yang berkunjung ke Bintan, khususnya di Wisata Lagoi dan hotel lainnya terus dilakukan pengecekan sesuai SOP.

Dalam rangka untuk antisipasi adanya kemungkinan masuk virus Corona di Bintan, Dinkes Bintan juga sudah mengadakan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri.

Hal itu dilakukan untuk membentuk kembali lagi tim pengawasan seperti Virus Sars dulu, yang pernah dihidupkan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan masuknya virus corona tersebut.

"Saya juga mengimbau kepada hotel-hotel yang ada di Bintan agar menyediakan satu ruangan isolasi atau kamar khusus. Hal itu dilakukan untuk tamu dari luar negeri yang diduga sakit dan mengarah ke arah virus corona untuk diisolasi terlebih dahulu sebelum dijemput oleh tim evakuasi," terangnya.

Gama menyampaikan, bahwa apabila ada turis yang sedang sakit dan pasien ada tanda-tanda diduga dan dideteksi terkena virus corona, nantinya pihak Lagoi langsung merujuk ke RSUP Provinsi di Batu 8.

"Setiap turis dari Lagoi yang diduga sakit dan mengarah pada tanda-tanda terkena virus corona, pihak Lagoi langsung rujuk ke RSUP Km8,"tuturnya.

Gama juga menjelaskan, dalam mengantisipasi pergerakan turis Singapura yang datang ke Kabupaten Bintan, Dinkes Kabupaten Bintan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bintan di beberapa pelabuhan untuk antisipasi agar Virus Corona (nCoV) itu tidak sampai ke Kabupaten Bintan.

"Nah sampai sejauh ini kita selalu berkoordinasi dengan pihak KKP dan belum mendeteksi adanya turis yang terjangkit Virus Coronavirus (nCoV). Kami juga meminta setiap turis dari Singapura yang hendak ke Bintan di screening melalui Thermal Scanner yang sudah di pasang di Pelabuhan," ungkapnya.

Gama menambahkan, bahwa Bintan merupakan wilayah pariwisata yang terkenal di dunia. Sehingga banyak turis-turis asing yang datang ke Bintan untuk menikmati liburan.

Maka dari itu, KKP sudah melakukan screening di beberapa pintu masuk turis asing tersebut.

Diantaranya Pelabuhan Bulang Linggi Tanjunguban, Pelabuhan Bandar Bintan Telani (BBT) Lagoi dan Bandar Sri Udana Lobam, dan Pelabuhan Khusus Bintan Lagoon Resort (BLR) dan pelabuhan khusus resort lainnya.

• Rapat Dengar Pendapat di DPR, APKASI Minta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dikaji Ulang

"Sejauh ini kami belum mendapati adanya turis asing yang tertular penyakit
Virus Coronavirus (nCoV)tersebut. Baik itu yang dipantau dari suhu badan dan lainya melalui thermal scanner. Semoga saja tidak pernah ada,"jelasnya.

Pihak Rumah Sakit Membantah

Pihak RSUP Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang membantah ada menangani pasien terpapar virus Corona.

Ditemui TribunBatam.id, Humas RSUP Santi mengatakan, sampai saat ini tidak ada menangani pasien terkena virus tersebut.

"Jadi tidak benar hal itu. Untuk masalah chat grup whatsaap hanya sepotong saja screnshootnya, sambungan pesan itu sudah dijelaskan lagi, bahwa tidak ada," katanya, Senin (27/1/2020).

Ia menjelaskan, saat itu memang ada pasien anak laki-laki umur 3 tahun yang berobat di RSUP. Namun, pasien hanya menderita ISPA.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien menderita ISPA," ujarnya.

Disampaikannya juga, sangat menyayangkan beredarnya potongan screnshoot tersebut.

"Apalagi terkait virus ini sudah mendunia. Jangan sampai kita membuat resah orang," sebutnya.

Sebelumnya, baru-baru ini grup aplikasi WhatsApp dihebohkan salah satu percakapan grup yang tertulis ICU Raja Ahmad Tabib.

Dalam percakapan itu, salah satu akun menuliskan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sedang ada pasien suspect virus Corona rujukan dari Lagoi. Namun hal ini segera dibantah pihak RSUP Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang.

Nunggak Hingga Rp 40 Miliar

Tunggakan BPJS Kesehatan dialami seluruh rumah sakit di Kepri. Bahkan, BPJS Tanjungpinang yang membawahi Kota Tanjungpinang, Bintan, Lingga, Natuna dan Anambas mengatakan, total tunggakan mencapai Rp 40 miliar.

Tunggakan itu terhitung Januari hingga Oktober 2019. Terhadap 10 rumah sakit yang menjadi rujukan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Tanjungpinang atau Faskes Tahap 2.

Kepala BPJS Tanjungpinang Agung Utama menyampaikan, klaim yang sudah dibayarkan senilai Rp 101,228 miliar dan saat ini masih ada sisa utang sekitar Rp 40 miliar.

"Penyelesaian pembayaran tersebut sampai 1 November 2019," katanya di Cafe Ligacis Tanjungpinang, Selasa (12/11/2019).

• Dinkes Pastikan Tidak ada Suspect Virus Corona di Tanjungpinang

• Wali Kota Syahrul Pastikan Turis yang Masuk ke Tanjungpinang Tak Terpapar Virus Corona

Selain belum turunnya dana dari pusat, BPJS Kesehatan Tanjungpinang juga memiliki tunggakan iuran dari peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Jumlahnya cukup besar, sekitar Rp 21 miliar.

"Tunggakan itu terhitung dari tahun 2014 sampai per 31 Oktober 2019. Jumlah peserta yang menunggak mencapai 40.054 orang," ujarnya.

Sementara realisasi pendapatan mulai Januari hingga Oktober 2019. BPJS Tanjungpinang memperoleh senilai Rp 147,845,393,509.

Seperti diketahui, BPJS Kesehatan terus mengalami pendarahan keuangan secara nasional dari tahun ke tahun. Bahkan tahun ini, defisit tersebut diperkirakan mencapai Rp 24 triliun.

Tahun lalu, pemerintah memberikan talangan terhadap kesulitan keuangan BPJS Kesehatan tersebut.

Namun, mulai Januari tahun depan, pemerintah menaikkan iuran peserta, rata-rata 100 persen untuk semua kelas.

Hanya saja, rencana yang tertuang dalam Perpres 75 Tahun 2019 itu masih mendapat penolakan dari DPR RI karena dinilai memberatkan masyarakat.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memperjuangkan peserta mandiri kelas III atau segmen PBPU mendapat suubsidi dari pemerintah.

Terawan dalam acara Hari Kesehatan Nasional di Kemenkes Jakarta, kemarin, mengatakan, hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait. (TribunBatam.id/Alfandi Simamora)