Akhirnya Bupati Natuna Angkat Bicara soal Penempatan WNI dari Wuhan

NATUNA, TRIBUNBATAM.id -  Sebanyak 238 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China menjalani masa observasi di Natuna, sejak Minggu (2/2/2020) lalu. 

Penempatan WNI dari Wuhan di Natuna ini, sempat mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat. Mereka khawatir terjangkit virus corona. Saking takutnya, ada yang sampai memberangkatkan anggota keluarganya ke luar daerah.

Bupati Kabupaten Natuna, Hamid Rizal akhirnya mengungkap alasan pemerintah pusat menempatkan 238 Warga Negara Indonesia (WNI) menjalani proses masa observasi di Ranai, Natuna.

Ia mengatakan, keputusan penempatan WNI dari Wuhan, China di Natuna merupakan hal yang mendesak dan dinilai layak oleh pemerintah pusat.

"Ini merupakan hal yang urgen dan mendesak, untuk mengevakuasi WNI yang di Wuhan. Pemerintah pusat diberi waktu oleh otoritas China 1x24 jam, sehingga Natuna ditetapkan menjadi lokasi evakuasi," ujar Bupati Natuna, Hamid saat jumpa pers di Kantor Bupati, Kamis (6/2/2020).

Hamid melanjutkan, sebelum pemerintah pusat menetapkan Natuna sebagai lokasi evakuasi, ada 3 opsi lokasi yang ditentukan. Termasuk Papua dan Biak serta Natuna.

Namun dengan pertimbangan Natuna ada komando gabungan 3 matra dan memiliki fasilitas serta
dekat dengan China, hal itu lah yang membuat pemerintah menetapkan Natuna menjadi lokasi evakuasi.

• Kunjungi Natuna, Prabowo Tak Pakai Masker Disambut Sorak-sorai WNI yang Jalani Observasi

• Dijauhi Warga Selama Observasi di Natuna, Kemenkes Siagakan Psikolog Bagi Ratusan WNI dari Wuhan

Kalau masyarakat Natuna bertanya kenapa tidak disosialisasikan kepada warga, Hamid mengakui ada mis komunikasi dalam hal ini. Pemerintah pusat saat itu belum mengirimkan surat ke Pemkab Natuna secara resmi.

"Sehingga kita belum dapat sosialisasikan langsung. Sementara waktu mendesak dan urgen," ungkapnya.

Hamid melanjutkan, permintaan warga Natuna untuk memindahkan ratusan WNI ke atas kapal tidak dapat dilakukan. Hal itu sebagaimana standar WHO.

"Standar badan kesehatan dunia melarang penempatan ratusan proses evakuasi di atas laut. Hal itu
harus kita patuhi, daripada negara kita disanksi WHO," ujarnya.

Ia menyebut, begitulah ketatnya aturan WHO ini. Bahkan pesawatnya saja ikut diisolasi dan tak boleh terbang. Prosedural ini sudah mengikuti standar aturan WHO, semua tersistem dan tertata.

"Jadi hasil pertemuan kami di Jakarta itu, ratusan WNI tak bisa kita pindahkan karena nanti kita
disalahkan WHO," ujarnya.

Senada dengan Hamid, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, Andes Putra
mengatakan, keputusan pemerintah pusat itu kini telah diterima masyarakat.

Dengan segala pertimbangan, pemerintah pusat akan membantu memberikan fasilitas kesehatan baik dari bantuan masker hingga menyediakan fasilitas pos kesehatan.

Tolak WNI dari Wuhan Diobservasi di Natuna

Sebelumnya, aksi unjuk rasa masyarakat Natuna terus memuncak. Tidak hanya di pintu Bandara Raden Sajad, gelombang masa terlihat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri.