DPR RI Sambut Baik Keputusan Pemerintah yang Tidak Pulangkan Kombetan ISIS

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Keputusan Pemerintah yang tidak akan memulangkan Kombetan ISIS ke Indonesia disambut pleh DPR RI. 

Karena Keputusan Pemerintah itu dinilai sangat tepat demi keamanan Indonesia nantinya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai tepat pemerintah tidak memulangkan 689 orang eks ISIS ke Indonesia.

• TEGAS, Pemerintah Takkan Pulangkan Kombetan ISIS ke Indonesia, Anak Dibawah 10 Tahun Dipertimbangkan

• Meski Diprediksi Cuaca Cerah Berawan, BMKG Karimun Imbau Masyarakat Pantau Informasi Cuaca

• Owner Usahaku, Havis Madu Jaya Dikabarkan Sembunyi di Bangka Belitung, Fakta Atau Hoaks?

"Keputusan pemerintah sudah sangat tepat untuk tidak memulangkan eks WNI yang terlibat ISIS," ujar Ketua DPP Golkar ini kepada Tribunnews.com, Selasa (11/2/2020).

"Kebijakan ini tentu sejalan dengan apa yang selama ini kami sampaikan. Kita jangan mengambil resiko yang besar jika belum mampu untuk menangkal sistem pembinaan kombatan anggota teroris seperti ISIS," jelas Ace.

• Siaga Virus Corona, 19 TKA Asal China Tidak Bisa Kembali ke Karimun

• Siaga Virus Corona, 19 TKA Asal China Tidak Bisa Kembali ke Karimun

Selain itu, dia tegaskan, ISIS secara ideologi tak bisa mati dan merupakan kejahatan lintas batas negara.

"Tidak ada jaminan mereka tidak akan menebarkan ideologi yang sudah diyakininya tersebut. Ideologi itu yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI," tegasnya.

Karena itu, kebijakan tidak memulangkan eks WNI yang terlibat ISIS merupakan langkah yang tepat.

Pemerintah Tak Akan Pulangkan Eks WNI yang Terlibat ISIS

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengambil keputusan tidak memulangkan 689 eks WNI yang sempat bergabung dengan ISIS.

Keputusan itu disampaikan Mahfud usai menggelar rapat yang di pimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (11/2/2020).

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan terorisme, bahkan tidak akan memulangkan FTF (Foreign Terrorist Fighter/Pejuang Teroris Asing) ke Indonesia," kata Mahfud MD.

Ia menjelaskan, keputusan itu diambil karena pemerintah dan negara wajib memberikan rasa aman dari ancaman terorisme dan virus-virus baru termasuk teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia.

"kalau FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," tambahnya.