VIRUS CORONA

Dampak Corona Buat Pariwisata Bintan Lesu, Ini Langkah DPRD Bintan, Turunkan Pajak Usaha?

Wakil Ketua Komisi II DPRD Bintan Indra Setiawan mengatakan, dalam waktu dekat komisinya akan mengagendakan rapat kerja bersama Disbudpar Bintan

Dampak Corona Buat Pariwisata Bintan Lesu, Ini Langkah DPRD Bintan, Turunkan Pajak Usaha?
TRIBUNBATAM.ID/ALFANDI SIMAMORA
Wakil Ketua Komisi II DPRD Bintan Indra Setiawan. 

BINTAN, TRIBUNBINTAN.com - Sektor pariwisata di Kepri terpukul semenjak adanya wabah virus corona (Covid-19) yang melanda Wuhan, China.

Khususnya di Kabupaten Bintan, sejumlah sektor pariwisata melesu.

Dampak buruknya membuat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke daerah Bintan menurun. Akibatnya, sejumlah pelaku usaha wisata mulai menjerit.

Bahkan, beberapa diantaranya sudah merumahkan karyawannya untuk mengurangi beban operasional perusahaan di saat ini.

Belum lagi, perusahaan harus menyetor beberapa item pajak kepada pemerintah daerah.






Menanggapi sejumlah permasalahan terhadap sektor pariwisata Bintan saat ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Bintan Indra Setiawan mengatakan, dalam waktu dekat komisinya akan mengagendakan rapat kerja (Raker) bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bintan.

"Kita akan menggelar Raker dalam waktu dekat ini. Bisa jadi minggu depan akan menggelar raker dengan pariwisata untuk evaluasi kinerja," kata Indra Setiawan, Jumat (21/2/2020).

 Pengelola Wisata Gurun Pasir Bintan Terpukul, Biasa Omzet Capai Rp 20 Juta, Kini Turun Gegara Corona

 Wan Rudi Prediksi Bintan Kehilangan 87 Ribu Wisman hingga Mei 2020, Gegara Virus Corona

Sementara itu, saat disinggung perihal wacana menurunkan beban pajak bagi pelaku usaha sampai dampak virus corona terbebas, Indra belum berani tegas menjawabnya.

"Terkait hal itu akan kita bahas dulu. Bisa jadi opsi pilihan untuk mempertahankan para pelaku usaha. Nanti akan kita rumuskan bersama dampak positif dan negatifnya kalau penurunan pajak kita berlakukan," tuturnya.

Menurut Indra, pihaknya siap memberikan keringanan pada pelaku wisata. Namun hal itu harus dipastikan tidak terlalu berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Halaman
1234
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved