Mulai 1 Maret, Pemerintah Beri Diskon 50 Persen Tiket Pesawat ke 10 Rute Penerbangan, Batam Termasuk

Mulai 1 Maret, Pemerintah Beri Diskon 50 Persen Tiket Pesawat ke 10 Rute Penerbangan, Batam Termasuk

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah memutuskan untuk memberi intensif sebesar 50 persen untuk tiket penerbangan di 10 destinasi wisata di Indonesia.

Hal itu diambil guna menggenjot sektor pariwisata di tengah epidemi Virus Corona (Covid-19) di dunia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, 10 destinasi tersebut adalah Bali, Malang, Yogyakarta, Labuhan Bajo, dan Lombok. Selanjutnya, Batam, Manado, Silangit, Tanjung Pinang dan Tanjung Pandan.

"Telah diputuskan diperoleh diskon sebanyak 50 persen di 10 destinasi wisata selama tiga bulan kedepan," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (25/2/2020).

Budi mengatakan, intensif yang diberikan kepada maskapai penerbangan diperkirakan mencapai Rp860 miliar.

• Akibat Corona Tiket Pesawat Diskon 50 Persen Mulai 1 Maret, Maskapai Tunggu Payung Hukum

Follow:

Rinciannya, pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp500 miliar untuk sektor pariwisata.

Selanjutnya, pihak Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 menggelontorkan dana sekitar Rp260 miliar. Kemudian, pihak Airnav Rp100 miliar.

Budi mengatakan, diskon tiket yang diberikan mencapai 50 persen. Artinya, jumlah tersebut meningkat 20 persen dibanding rencana awal yaitu 30 persen.

"Kan 30 persen karena diskon tambahan dari Pertamina dan Angkasa Pura menjadi 50 persen," jelasnya.

• KRONOLOGI Pria di Bintan Cabuli Tetangga Sendiri, Gadis Belia 14 Tahun Teman Putrinya jadi Korban

• Cerita Rian Ernest Bakal Calon Pilwako Batam 2020: Gak Mudah Jalur Independen, Banyak Syarat Jelimet

Budi menjelaskan, bentuk bantuan yang diberikan Pertamina yakni bantuan berupa diskon harga avtur.

Selanjutnya, Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 memberikan diskon seperti bea Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).

Budi menambahkan, kebijakan tersebut akan disosialisasikan pada pihak maskapai penerbangan pada Rabu (26/2/2020).

Ia menyebut, kebijakan itu akan efektif dimulai pada awal Maret 2020.

"Kita akan bahas, kita harapkan tanggal 1 maret," jelas Budi.

(*)