HATI-HATI Dalam Bermedsos, Polisi Bentuk Tim Satgas Nusantara Awasi Warganet Jelang Pilkada Serentak

Terkait peluncuran tersebut, Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Muhamad Zaini mengatakan, meskipun Tanjungpinang tidak ada Pemilihan Walikota dan Wakil Wakil Walikota, namun dengan adanya peluncuran IKP ini, akan menjadi spirit Bawaslu Tanjungpinang dalam meningkatkan strategi pencegahan potensi pelanggaran dalam setiap setiap pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Ibu Kota Provinsi Kepri.

"Harapan kita setiap potensi pelanggaran dapat dicegah dengan baik dan persuasif, sehingga kualitas Pilkada semakin demokratis dan berkualitas", tegasnya, Rabu (26/02/2020).

Disampaikannya, IKP dirancang memetakan potensi kerawanan Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di 270 daerah dengan fungsi antisipasi dan pencegahan dini.

Upaya peluncuran IKP ini merupakan proses panjang dalam pengumpulan data, penelitian dan kajian.

Ada empat dimensi potensi kerawanan.

1. Dimensi konteks sosial dan politik, dengan subdimensi keamanan lingkungan,
otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal

2. Dimensi Pemilu yang bebas dan adil, dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye,
pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu.

3. Dimensi kontestasi, dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon.

4. Dimensi partisipasi, dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik.

"Sejak November 2019 lalu, Bawaslu Kota Tanjungpinang dan Bawaslu secara nasional telah menelusuri dan menghimpun semua data yang dibutuhkan Bawaslu RI dalam menyusun IKP, baik bersumber dari internal Bawaslu, KPU, Kepolisian, maupun media, sehingga hasilnya dipublis oleh Bawaslu RI dalam peluncuran ini", ungkapnya.

Dimensi-dimensi kerawanan pada tingkat kabupaten/kota memiliki skor rata-rata 51,65 yang
masuk dalam kategori rawan sedang.

Artinya, kerawanan pilkada di tingkat kabupaten/kota berada pada level 4 yang berarti lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Sedangkan pada pemilihan gubernur, Sembilan provinsi yang menyelenggarakan pemilihan memiliki skor rata-rata skor 73,8 yang masuk dalam kategori tinggi, yang berarti hampir seluruh indikator
kerawanan berpotensi terjadi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan menyampaikan, IKP Pilkada 2020 menjadi salah satu ikhtiar terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan pemilihan yang digelar 23 September mendatang. Menurutnya, hal ini juga membantu mendetailkan dan membedah karakteristik pelanggaran di suatu wilayah.

"Perencanaan dan penelitian IKP melibatkan para peneliti dan pakar dalam bidang kepemiluan, dengan mengutamakan metodologi dan analisis", ungkapnya.