Tertibkan Pasar Induk Jodoh Batam, Tim Terpadu Juga Kerahkan Ambulance dan Pemadam Kebakaran

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Tim terpadu mengerahkan mobil pemadam kebakaran, dan ambulance saat penertiban pasar di Jodoh, Batam, Selasa (10/3/2020) siang.

Selain itu, ratusan aparat gabungan juga dikerahkan. Yang terdiri dari TNI-POLRI, SatPol PP dan Ditpam BP Batam.

Pantauan, satu unit ambulance, dua mobil dalmas milik polisi, dan dua pemadam kebakaran terlihat parkir di lokasi.

Saat penertiban, pedagang dan aparat nyaris baku hantam.

Bahkan, seorang ibu-ibu nekat membuka setengah celananya di hadapan petugas. Namun, setelahnya berhasil dibujuk dan celananya dinaikkan kembali.

Hingga saat ini, sudah kondusif. Meski begitu, aparat gabungan masih berjaga-jaga di lokasi. Warga menilai, penertiban hari ini berlebihan.

"Yang bangun bangunan baru ini sedikit. Tapi aparat ratusan. Ini kan terkesan memancing warga," ujar Jones Hutabarat masyarakat sekitar.

Ahmed, pedagang lain di sekitar pasar itu menilai, Pemko Batam terlalu lemah.

Sebab, terkesan tidak ada pengawasan. Padahal, daerah yang sama merupakan eks gusur yang digelar beberapa waktu lalu.

"Namanya pedagang dimana ada kesempatan ya bangun. Tapi yang kami lihat adalah, Pemko Batam sangat lemah. Apa salahnya ditarik Pol PP mengawas di sana 24 jam. Jadi tidak terjadi hal keributan ini. Setelah dibangun baru cek-cok. Korbannya ya masyarakat," ujar Ahmed.

Kerahkan 860 personel

Kasi Trantib (Ketentraman dan Ketertiban) Satpol PP Kota Batam Imam Tohari mengatakan bahwa sebanyak 860 personil terpadu disiagakan untuk membangun tembok pembatas eks Pasar Induk Jodoh, Selasa (10/03/2020).

Personil itu terdiri dari 450 orang dari Satpol PP, 30 orang dari Marinir, 30 orang dari TNI, 205 personel Kepolisian 100 Ditpam BP Batam, 15 dari Pangkalan Angkatan Laut, 15 dari Raider

"Personil yang ada dari instansi terkait di Pemko Batam, seperti Cipta Karya, Pemadam Kebalaran, dan tim kesehatan," sebut Imam.

Imam mengatakan bahwa pembangunan tembok di lokasi eks Pasar Induk Jodoh ini merupakan langkah untuk mengamankan aset pemerintah.