Kadisdik Batam Akui Penerima KIP Banyak Tak Tepat Sasaran, Sering Dimanfaatkan saat Momen PPDB

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Batam mendapat sorotan dari Komisi IV DPRD Kota Batam. Alasannya, karena banyak penerima KIP yang dinilai tidak tepat sasaran. 

Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Batam Kota dan Lubukbaja di Komisi IV DPRD Batam, Selasa (10/3/2020).

Angggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman mengakui selama ini validitas data antara Dinas Sosial (Dinsos) dan kelurahan tidak sinkron terkait penerima KIP ini. Sehingga sangat rentan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab setiap tahunnya.

"Jadi saran saya segera lakukan sosialisasi sejak dini kepada masyarakat. Agar dari sekarang sudah bisa dipersiapkan segala sesuatu seperti surat domisili bagi yang tidak mampu dan lainnya," ujar Aman.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam Muhammad Yunus mengatakan, dari awal pihaknya sudah meminta Dinsos untuk memberikan data penerima KIP. Data tersebut untuk mengetahui, apakah penerima KIP sudah tepat sasaran atau sebaliknya.

"Kemarin dari kelurahan sudah mulai mencacah ulang penerima bantuan seperti KIP dan lainnya. Tapi benar atau tidak tukang cacah itu. Kalau rajin tukang cacah pasti benar lah, kalau tak rajin, tak benar lah datanya," ujar Yunus.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Hendri Arulan mengakui penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga tidak tepat sasaran. Kartu tersebut digunakan sebagai alasan memasukkan anak ke sekolah negeri melalui jalur afirmasi atau kurang mampu dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) setiap tahunnya.

• Sering Bermasalah, Komisi IV dan Disdik Kota Batam Bahas Aturan PPDB 2020

• ATURAN Penerimaan Siswa Baru PPDB 2020 di Batam Berubah Lagi! Simak Aturan Terbarunya

Diakuinya sistem PPDB 2020 ini, ada sekitar 3.770 siswa tamatan SD di Kecamatan Batam Kota dan sekitar 1.566 siswa tamatan SD di Kecamatan Lubukbaja. Selanjutnya ada 59 rombongan belajar (rombel) di Kecamatan Batam Kota dan 9 rombel di Kecamatan Lubukbaja.

"Daya tampung jika satu rombel itu ada 32 siswa di Kecamatan Batam Kota sebanyak 1.888 siswa dan 288 siswa di Lubukbaja. Yang tidak tertampung sebanyak 1.882 siswa di Batam Kota dan 1.278 siswa di Kecamatan Lubukbaja," katanya.

Ia mengatakan PPDB akan dilaksanakan dengan sistem online dan offline pada 4-11 Maret 2020 mendatang. Selanjutnya pengumuman penetapan pada 13 Mei 2020 dan pendaftaran ulang pada 13-15 Mei 2020.

"Tahun ini juga sistem PPDB berubah yaitu sistem zonasi 50 persen, afirmasi atau tidak mampu 15 persen, perpindahan 5 persen dan jalur prestasi 30 persen," katanya.

Pihaknya juga menerapkan sistem baru dalam proses penerimaan siswa baru untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Di antaranya, sistem zonasi 50 persen, afirmasi atau tidak mampu 15 persen, perpindahan 5 persen dan prestasi 30 persen.

"Nah untuk afirmasi ini harus melampirkan surat domisili dari kelurahan dan camat. Kemudian KIP. Saya banyak terima aduan banyak yang punya motor dan mobil tapi ada KIP dan yang tidak mampu tidak dapat KIP. Tolong ini menjadi perhatian para kepala sekolah," ujar Hendri.

Hendri juga meminta kepada orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas agar menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dan tidak memaksa agar bersekolah di sekolah negeri. Menurutnya, kualitas pendidikan di sekolah swasta lebih baik dibandingkan sekolah negeri.

"Kita lihat belakangan ini nilai tertinggi ujian dari sekolah swasta. Jadi, janganlah berlomba daftar ke sekolah negeri. Masuklah ke sekolah swasta agar permasalahan sekolah negeri dapat berkurang," katanya.

(tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)