Ketua DPRD Kepri Minta Pemerintah segera Fungsikan Satgas Penanganan Covid-19

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta Pemerintah Provinsi Kepri lebih agresif dan memaksimalkan kerja Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Diketahui, pada rapat Senin (16/3/2020) lalu di Gedung Graha Kepri, Satgas ini telah dibentuk.

"Sesuai hasil rapat Senin lalu memang di Kepri belum terlalu parah, masih amanlah. Cuma, kita dan pemerintah sepakat mengusulkan kepada warga agar menghindari keramaian jika tak perlu. Nah untuk itu juga, kita minta Satuan Gugus Tugas bekerja maksimal. Sehingga pencegahan dini terlaksana," kata Jumaga, Kamis (19/3/2020).

Ia meminta Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk segera melakukan penyemprotan disinfektan. Sasarannya untuk mobil angkutan umum, gedung yang banyak dikunjungi, atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu.

"Agar ada action. Sehingga, kerja nyata kita mencegah bisa terlaksana sesuai hasil rapat. Dan saya minta masyarakat agar tetap tenang. Jangan sebar hoaks dan dan jaga selalu kebersihan, baik badan maupun barang yang digunakan," pintanya.

Anggaran Minim

Pandemi Covid-19 (Corona Virus) sudah masuk ke berbagai negara di belahan dunia.

Tidak terkecuali di Indonesia. Pemerintah menginstruksikan kepada daerah-daerah untuk membentuk satuan tugas di setiap wilayah.

Pada Senin (16/3/2020) lalu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat pembentukan satuan tugas penanganan Covid-19.

• Pemkab Bentuk Satgas Penanganan Covid-19, Cegah Virus Corona Masuk Bintan

Dalam rapat yang diselenggarakan di gedung Graha Kepri di Batam Center, Batam itu berbagai kendala dan keluhan disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur Kepri.

Seperti yang disampaikan Bupati Karimun Aunur Rafiq. Ia mengatakan, pihaknya dalam menggunakan anggaran bencana masih menunggu regulasi yang ada.

Dan setelah mendapatkan payung hukum, pihaknya akan langsung bergerak dengan anggaran bencana yang ada.

Bupati Karimun itu mengatakan, untuk pengawasan atau suspect pihaknya minim anggaran penanggulangan bencana.

"Untuk melakukan pengawasan atau suspect kami minim anggaran dan fasilitas. Tidak mungkin semuanya di suspect di rumah ," ujarnya.

Rafiq mengatakan, minimnya tempat karantina juga menjadi kendala di kabupaten yang dipimpinnya.

"Kami hanya punya Asrama Haji dengan 40 tempat tidur dengan kondisi AC tidak hidup, atap mulai bocor ini, sudah mulai kami perbaiki yang berada di Pulau Kundur," ujarnya.