VIRUS CORONA DI KEPRI

Wacana Merumahkan Karyawan Karena Covid-19, HKI Kepri: Pabrik Tak Beroperasi, Perusahaan Kolaps

Ketua HKI Kepri,Ok Simatupang menawarkan solusi selain merumahkan karyawan dalam rangka penyebaran Covid-19 untuk menghindari pabrik tak beroperasi

wahyu indri yatno
ilustrasi. Pemerintah mendorong perusahaan merumahkan karyawan dalam rangka pencegahan COVID-19. Pengusaha menanggapi positif. Hanya saja, jika pabrik tak beroperasi, perusahaan terancam kolaps, dan ujungnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan 

BATAM, TRIBUNBATAM.id -  Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepulauan Riau (Kepri), Ok Simatupang menanggapi positif rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan kegiatan industri. Bahkan mendorong perusahaan merumahkan karyawan dalam rangka pencegahan COVID-19.

Ia menilai rencana itu sebagai iktikad baik untuk menyelamatkan masyarakat dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kepri.

"Merumahkan itu boleh saja karena Covid-19 ini ancaman bagi rakyat, tapi harus ingat kalau pabrik tidak beroperasi maka perusahaan akan kolaps. Dampaknya akan besar lagi, menyebabkan pengangguran tidak hanya untuk karyawan perusahaan, tapi juga pekerjaan lain seperti tukang ojek dan sebagainya,” ujar Ok, Jumat (27/3/2020).

Penerapan dari rencana itu, tegas Ok, harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan. Sehingga tidak akan menimbulkan kegaduhan lain di tengah keresahan COVID-19 yang melanda.

Dalam hal ini Ok menawarkan alternatif berupa penghentian kegiatan usaha secara bertahap. Salah satunya dalam bentuk pengurangan jam kerja karyawan di tiap shif kerja mereka. Dengan begitu, ancaman pengangguran, dan penghentian kegiatan industri akan teratasi.

 Masjid Raya Baiturrahman Sekupang Batam Ditutup Sementara, Antisipasi Penyebaran Covid-19

Pada prosesnya, upaya penghentian secara bertahap ini akan disertai dengan peningkatan pengawasan oleh perusahan. Dimana setiap karyawan akan diperiksa, jika didapati gejala maka akan langsung ditangani sesuai prosedur melalui koordinasi dengan instansi kesehatan yang ada.

“Kami memilih bertahap, di perusahaan itu ada shift, bisa shiftnya kita jadikan setengahnya, kalau pengawasan sudah kita lakukan,” kata Ok lagi.

Sebelumnya Plt Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Isdianto akan mengeluarkan edaran untuk membatasi kegiatan produksi di sektor industri. Hal ini dilakukan sempena dengan status tanggap darurat yang telah ditetapkan untuk Kepri.

"Status Kepri tanggap darurat, pemerintah telah membuat edaran ASN kita rumahkan sampai 14 hari, anak sekolah juga. Supaya bisa sama-sama mencegah. Pegawai jangan keluar sembarangan. Industri tidak ada lagi kegiatan kerumunan, akan kita keluarkan edaran untuk menghentikan kegiatan industri ini," kata Isdianto.

Terganggunya perekonomian Kepri atas edaran itu, kata Isdianto, memang menjadi risiko yang harus diambil. Ia berharap dunia usaha bisa memaklumi dan mendukung langkah-langkah pencegahan COVID-19 ini.

(tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved