Kebijakan Pintu Masuk TKI di Karimun, Anggota DPRD Kepri Minta Bantuan Kapolda dan Danrem 033/WP

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Anggota DPRD Provinsi Kepri dapil Karimun, Bakti Lubis menolak kebijakan pemerintah pusat menjadikan Kabupaten Karimun sebagai satu-satunya pintu masuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari seluruh Indonesia.

Legislator dari Partai Hanura tersebut meminta agar Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto dan Danrem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Gabriel Lema memberikan pandangan kondisi Kabupaten Karimun ke pemerintah pusat.

Bakti merasa Kabupaten Karimun tidak akan mampu menampung belasan ribu TKI se-Indonesia.

"Karimun ini kecil, bila ledakan penumpukan manusia segitu banyaknya terjadi," kata Bakti Lubis.

Ia mengaku heran dengan pertimbangan pemerintah pusat sehingga menjadikan Kabupaten Karimun pintu kepulangan TKI se-Indonesia itu.

"Tidak tahu juga apa pertimbangannya," kata Lubis.

Bakti meminta agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto segera melayangkan surat keberatan ke pemerintah pusat.

Bakti Lubis menilai, adanya pelabuhan yang lebih layak untuk rencana tersebut. Di antaranya pelabuhan Dumai dan Bengkalis.

Menurutnya kedua pelabuhan di Provinsi Riau itu lebih memadai dari sisi sarana dan prasarana.

"Kami juga minta Pak Bupati juga jangan lama-lama mengirim suratnya ke Plt Gubernur," tambah Bakti.

Bupati Mengaku Belum Mampu

Bupati Karimun Aunur Rafiq meminta pertimbangan pemerintah pusat terkait menjadikan Kabupaten Karimun sebagai satu-satunya pintu masuk TKI ke Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Rafiq kepada Plt Gubernur Kepri Isdianto dalam sambutannya di kegiatan penyerahan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dan rapid tes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Sani Kabupaten Karimun, Jumat (27/3/2020) sore.

Rafiq mengakui, Kabupaten Karimun tidak akan mampu menjadi penampung datangnya seluruh TKI.

"Apabila itu dilakukan maka kita tidak akan mampu," ungkap Rafiq.