Covid-19 Masih Mewabah di Indonesia, Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020

Komisi II DPR bersama pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sepakat menunda penyelenggaraan Pilkada 2020.

KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI
Ilustrasi Kotak Suara 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Pemilu Serentak yang sebentar lagi akan direncanakan di Indonesia akhirnya di Batalkan.

Pembatalan tersebut dilakukan setelah Anggota DPRRI melakukan rapat dengan mendagri Tito Karnavian.

Komisi II DPR bersama pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sepakat menunda penyelenggaraan Pilkada 2020.

Kebijakan di Bandara Hang Nadim Batam, Penumpang Datang Masuk ke Ruang Penyemprotan Disinfektan

Jokowi: 14 Ribu Penumpang Bus Berisiko Sebar Corona di Jawa, Netizen Kutip Pernyataan Presiden Ghana

ATB Perkuat Jalur Pipa Baru, Suplai Air di Melcem Batam Kini Mengalir Lancar

Kesepakatan penundaan pilkada itu diputuskan dalam rapat kerja Komisi II bersama Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Plt Ketua DKPP Muhammad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2020).

Rapat dipimpin Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia.

Pilkada Serentak yang sedianya digelar pada September 2020 ini ditunda karena pandemi virus corona yang mewabah di dalam negeri.

"Salah satu poinnya melakukan penundaan tahapan Pilkada 2020 yang berakibat pada penundaan pelaksanaan pemungutan suaranya serta tahapan lainnya," kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa saat dihubungi wartawan, Senin (30/3/2020).

Selanjutnya, kata Saan, DPR meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Sebab, tidak mungkin jika DPR dan pemerintah harus merevisi UU Pilkada dalam situasi saat ini. "Instrumen untuk menundannya kita bicarakan melalui perppu," ujar Saan.

Langkah Tegas Jokowi, Larang ASN Pulang Kampung Saat Lebaran, Segera Siapkan Perpres

Kebijakan di Bandara Hang Nadim Batam, Penumpang Datang Masuk ke Ruang Penyemprotan Disinfektan

"Kalau melakukan revisi UU Pilkada dalam situasi seperti ini rasanya tidak mungkin," kata dia.

Halaman
12
Editor: Eko Setiawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved