Perkuat Ekonomi Masyarakat Desa Hadapi Covid-19, Kemendes Atur Skema Padat Karya Tunai

APBDes harus diubah karena sebagai dasar untuk pengeluaran Dana Desa Tahun 2020.

Biro Pers Setpres/Lukas/Tribunnews.com
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga kabinet Indonesia Bersatu di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, (12/2/2020). Rapat terbatas membahas dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia. 

TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) menerapkan skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dalam langkah pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

Skema tersebut diatur dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD dengan harapan dapat memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Cegah Covid-19 Merajalela, Pencegahan Penanganan Pandemi Corona di Desa Mengandalkan Relawan

Mekanisme Rencana Darurat Sipil yang Disampaikan Jokowi Dalam Hadapi Penyebaran Virus Corona

Manajemen Madura United Minta Gaji 25 Persen Saat Darurat Virus Corona Tidak Diperdebatkan

“Masyarakat tetap melakukan kegiatan PKTD, karena itu merupakan bagian masyarakat untuk menikmati jaring pengaman sosial dalam sisi memperkuat ekonomi,” ujar Ir Eko Sri Haryanto selaku Kepala Badan Peneliti dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi, Kemendes PDT di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Selasa (31/03/2020).

Terkait Corona, Anggota DPRD Batam Ini Sebut Masyarakat Kecil Terdampak juga Perlu Dapat Bantuan

Langkah tersebut diambil pemerintah sebagai bentuk respon dan antisipasi terhadap kemunculan kasus Covid-19 di wilayah desa dengan situasi ekonomi dan akses kesehatan yang masih terbatas.

Lebih jauh dalam hal ini dijelaskan bahwa terdapat sejumlah poin dalam penerapan kebijakan PKDT dalam melawan pandemi Covid-19 desa, yang pertama yakni mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Update Corona Hari Ini Selasa 31 Maret 2020: Kasus di Italia Tembus 100 Ribu, Spanyol Lampaui China

Kasus Corona Meningkat, Surabaya Segera Karantina Wilayah, 19 Pintu Masuk Kota Dijaga Ketat

“APBDes harus diubah karena sebagai dasar untuk pengeluaran Dana Desa Tahun 2020,” ujar Eko.

Poin yang kedua adalah melakukan PKTD secara swakelola oleh perangkat desa dan masyarakat, disusul dengan mendayagunakan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang ada di desa, agar aspek seperti kebersihan tetap terjaga tanpa ada teknologi dari luar desa.

Jokowi: 14 Ribu Penumpang Bus Berisiko Sebar Corona di Jawa, Netizen Kutip Pernyataan Presiden Ghana

Viral Anggota DPRD Tantang Polisi Agar Diberi Virus Corona: Sini Virus Coronanya, Biar Saya Telan!

Adapun pekerja yang diprioritaskan dalam PKTD tersebut adalah anggota keluarga miskin dan marjinal dengan sistem upah harian sehingga menjaga keberlangsungan perekonomian mereka.

Selain itu, aspek kesehatan pekerjanya sendiri juga harus diperhatikan. Misalnya, menjaga jarak aman antarpekerja serta menggunakan masker jika pekerja mengalami gejala sakit.(*)

Penulis: Irfan Azmi Silalahi
Editor: Irfan Azmi Silalahi
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved