Istana Tak Larang Mudik Lebaran Idul Fitri 2020, Menteri Luhut: Kita Enggak Mau Larang

Meski dianggap beresiko, pada akhirnya istana tetap memutuskan mudik lebaran 2020 diperbolehkan

SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
Ilustrasi mudik 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Meski dianggap beresiko, pada akhirnya istana tetap memutuskan mudik lebaran 2020 diperbolehkan.

Namun istana menagaskan, para pemudik wajib melakukan isolasi mandiri selama dua pekan alias 14 hari saat di kampung halaman.

"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah," kata Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan seusai rapat seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Sontak, keputusan pemerintah itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Menangenai hal ini, Luhut hanya memberikan tanggapan singkat.

Menurutnya, ada kemungkinan larangan yang diterbitkan pemerintah juga tidak akan diindahkan oleh masyarakat.

"Orang kalau dilarang, (tetap) mau mudik saja gitu. Jadi kita enggak mau (larang)," ucap dia.

Walau begitu, Luhut menegaskan bahwa pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk tidak mudik.

Semuanya demi mencegah penyebaran virus Covid-19.

Tapi, jika masyarakat kekeuh ingin mudik, maka mereka harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari di kampung halamannya masing-masing.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga akan memastikan agar penggunaan angkutan umum sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Khususnya terkait dengan jaga jarak atau physical distancing.

"Ini akan berdampak pada harga-harga angkutan kalau memang ada juga yang mudik."

"Karena satu bus yang berpenumpang 40 mungkin hanya tinggal diisi 20 orang."

"Sehingga tentu harganya bisa melonjak," ucap Luhut.

"Tapi, ini kita untuk menjaga penyebaran dari Covid-19 tanpa membunuh sama sekali kegiatan-kegiatan ekonomi kita," sambung dia. 

Luhut juga meminta pemerintah daerah memastikan masyarakat di wilayahnya mau menerima pemudik yang datang dari Jakarta.

"Memastikan kampung itu mau menerima orang mudik."

"Karena sekarang banyak kampung di daerah-daerah lain tidak ingin menerima mudik dari Jakarta," kata Luhut.

"Karena Jakarta ini kita lihat sepertinya pusat atau epsientrum dari Covid-19," sambung dia.

Oleh karena itu, Luhut memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus berjalan.

Ia juga meminta Pemda memastikan bahwa pemudik melakukan karantina mandiri selama 14 hari.

"Kalau masih ada masyarakat yang ingin mudik dia harus ikut masuk karantina tadi."

"Dan kemudian pemeriksaan kesehatan di kampungnya," kata Luhut.

Terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan, menurut Luhut, pemerintah pusat akan membuat teknis petunjuknya.

Nantinya, pemerintah daerah tinggal memastikan petunjuk tersebut berjalan.

Luhut menambahkan, pemerintah memang tak menerbitkan aturan larangan bagi warga untuk mudik.

Kendati demikian, pemerintah tetap mengimbau warga tak mudik karena hal itu bisa semakin memperluas penyebaran virus corona penyebab Covid-19.

"Jadi sekarang kita himbau kesadaran bahwa kalau anda mudik, nanti bawa penyakit."

"Hampir pasti bawa penyakit."

"Kalau membawa penyakit itu di daerah ada yang meninggal, bisa keluargamu," kata dia.

Luhut Panjaitan Yakin Bulan April Ini Wabah Virus Corona di Indonesia Akan Mereda

Memasuki bulan April 2020, ada harapan badai virus corona atau Covid-19 berpotensi mereda.

Demikian penjelasan dan harapan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan.

Seperti yang telah diketahui virus Covid-19 telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global.

Di Indonesia sendiri, virus tersebut juga telah ditetapkan menjadi bencana dengan skala nasional.

Melihat pertambahan kasus positif Covid-19 yang kian meningkat hari ke hari, menjadikan pemerintah terus memberikan imbauan untuk agar terus waspada akan wabah ini.

Kasus yang terjadi sejak pasien pertama dikonfirmasi terinfeksi tepat pada 2 Maret 2020 lalu.

Sudah hampir sebulan Indonesia diterpa wabah ini dan ternyata ada kabar melegakan bahwa coronavirus akan mereda di bulan April 2020 ini.

Hal itu sesuai dengan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut penuturan dari Luhut, ia menyebut virus corona akan melemah pada bulan April.

Pernyataan itu memiliki alasan yakni di Indonesia akan memasuki musim panas.

Sementara virus corona tidak bertahan lama dengan panasnya sinar matahari.

Luhut pun menjelaskan di kanal YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dengan topik 'Menko Luhut Menjawab: Mudik 2020' pada Selasa (31/3/2020).

"Kapan Perpres dan Inpres soal mudik akan dikeluarkan dan akan seperti apa aturan main yang akan diterapkan?,".

Luhut pun menjawab bahwasanya topik mudik akan dibahas di rapat terakhir dan nanti akandilaporkan ke Presiden.

Ia menyampaikan terdapat beberapa poin yang perlu dipikirkan soal mudik di tengah wabah ini.

"Yang kesatu masalah ekonomi, masalah kedua kan penularan.

Penularan ini itu sangat kental dengan kalau kita tidak melakukan social distancing atau jaga jarak itu dengan baik," terang Luhut.

Tak berhenti di situ, Luhut juga menjelaskan dan berpacu pada hasil penelitian bahwa wabah Covid-19 akan mereda di bulan April.

"Yang ketiga, sebenarnya Indonesia itu diuntungkan dari hasil penelitian, dengan temperatur yang tinggi April mulai masuk ini,

Terus kemudian humidity (kelembaban udara) yang tinggi itu membuat virus Covid-19 sebenarnya relatif lebih lemah daripada di tempat lain,” jelas Luhut.

Namun, perlu diingat meredam coronavirus harus didukung dengan bisa mematuhi kebijakan pemerintah yang telah digaungkan.

"Tapi kalau social distancing itu tidak juga ketat,

Terlalu banyak juga masih berkumpul ramai-ramai,

Ya nggak berlaku tadi mengenai keuntungan kita dari panas dan humidity yang tinggi tadi,” lanjutnya.

Sehingga, menurut Luhut dengan meminimalisir adanya kasus infeksi di Tanah Air membuat pemerintah mengambil kebijakan karantina suatu wilayah bukan istilah lockdown.

Karena penetapan lockdown sendiri harus dipertimbangkan secara matang agar tak gagal dalam memutuskan.

"Nah ini yang harus dicari keseimbangannya, tapi kira-kira nanti terminologinya dicari juga,

Kita tidak kenal lockdown, kita kenalnya dikarantina, undang-undang nih ya, jadi jangan kita pakai lagi istilah lockdown itu,

Lockdown itu nggak semua tempat berhasil, hanya China yang relatif berhasil, di Korea, Italia juga tidak, sama Jerman,

Setiap negara itu mencari modelnya masing-masing yang cocok dengan dia,

Jadi kita jangan terus buru-buru menjudge atau memberikan komentar yang tidak pas," tegas Luhut.

Luhut menjelaskan bahwa memang perlunya kesadaran dari seseorang di tengah wabah Covid-19 ini.

Karena semua itu demi kebaikan dan kesehatan sesama yang ada di sekitar kita.

"Kita memberikan imbauan paling jelas,

Itu tergantung kita," ungkap Luhut.

Bahkan ia melanjutkan pernyataannya apabila tak menyadari perilakunya, maka akan berakibat merugikan orang lain.

"Kalau tidak ada kesadaran itu, langsung tidak langsung sudah membantu jumlah orang meninggal itu bertambah, jumlah orang susah itu tambah,

Jadi, ini yang perlu kita sadar," tambahnya.

Ia pun menutup jawabannya dengan penuturan semua wilayah sedang berada di kondisi yang memprihatinkan.

"Jangan cepat berkomentar yang tambah membuat keadaan sulit,

Kan seluruh dunia ngalamin ini bukan hanya Indonesia saja dan semua juga mengalami dengan tekanan-tekanan luar biasa," pungkas Luhut.

Dalam tayangan video YouTube tersebut juga menunjukkan perhatian pemerintah kepada rakyatnya.

Karena menurut Luhut rakyat itu jangan sampai jadi korban yang terlalu parah dengan adanya wabah ini.

Beberapa pengawasan dan tetap memberikan ketersediaan pangan pun juga dijelaskan dalam video tersebut.

Karena sejatinya mematuhi aturan pemerintah untuk menghabiskan aktivitas di rumah saja itu merupakan pilihan yang tepat.

Hal itu di luar memiliki kepentingan yang sangat mendesak.

Sampai nanti hasilnya pun bisa meredam penyebaran Covid-19 lebih luas dan bisa diminimalisir dengan baik.

(TribunNewsmaker/ Irsan Yamananda)

Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul Pemerintah Putuskan Tak Larang Pemudik, Menteri Luhut Sebut Dilarang Percuma Saja

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved