Menkes Setujui Jakarta Pembatasan Skala Besar, Apa Saja yang Akan Terjadi Bila PSBB Dijalankan?

Terawan telah menandatangani surat persetujuan PSBB untuk Jakarta pada Senin (6/4/2020) malam.

Tribunnews.com/ Reza Deni
Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto di Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020). Ia menjawab tudingan peneliti soal belum ada laporan warga di Indonesia yang positif virus Corona. 

TRIBUNBATAM.id - Pemerintah lebih memilih opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dari pada lockdown.

Untuk DKI Jakarta, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional.

Sebelumnya permintaan status PSBB untuk DKI Jakarta ditolak Menkes. Namun, belakangan diterima dengan berbagai pertimbang.

Jakarta diketahui sebagai provinsi dengan kasus Covid-19 terbanyak.

Selain itu, hal lain yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat adalah aspek keselamatan warga.

Jakarta merupakan pusat penyebaran virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19.

Pertimbangan lainnya adalah alasan perekonomian. "Kedua, aspek keselamatan. Ketiga, aspek ekonomi," kata Busroni.

Terawan telah menandatangani surat persetujuan PSBB untuk Jakarta pada Senin (6/4/2020) malam. Surat persetujuan akan dikirimkan kepada Pemprov DKI Jakarta pada hari ini.

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020).
Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020). (TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat)

Langkah berikutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipersilakan untuk menerapkan status PSBB sesuai kemampuan daerahnya.

Penerapan PSBB telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang diteken Jokowi Selasa (31/03/2020).

 

Halaman
1234
Editor: Aminudin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved