BINTAN TERKINI

Tim Gabungan Amankan 53 TKI dari Malaysia, Masuk Lewat Pelabuhan Tak Resmi di Bintan

Dari 53 TKI ilegal dari Malaysia yang tiba di Tanjunguban itu terdiri dari 46 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.

TribunBatam.id/Istimewa
TKI asal Malaysia yang diamankan tim gabungan dari TNI dan Polisi di Tanjunguban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri, Kamis (9/4/2020). 

TRIBUNBINTAN.com, BINTAN - Tim gabungan mengamankan puluhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia yang berhasil lolos masuk ke Kabupaten Binta, Provinsi Kepri melalui pelabuhan tidak resmi.

Dari informasi yang diperoleh TribunBatam.id, ada sekitar 53 orang TKI yang diamankan di Tanjunguban, Kelurahan Tanjunguban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kamis (9/4/2020) sekira pukul 4 sore.

Dari 53 TKI ilegal yang tiba di Tanjunguban itu terdiri dari 46 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.

Kapolres Bintan, AKBP Bambang Sugihartono melalui Kasat Reskrim Bintan, AKP Agus Hasanudin ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu.

"Iya, langsung melalui Kapolres saja ya," ucapnya singkat.

Imigrasi Tekankan Bahaya TKI Non Prosedural

Kantor Imigrasi Kelas ll TPI Tanjunguban berkunjung ke Desa Berakit, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri.

Kunjungan dilakukan untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akibat menjadi TKI nonprosedural.

Pemberian pengetahuan kepada masyarakat ini dianggap penting karena TPPO merupakan kejahatan yang serius.

"Kegiatan ini merupakan sosialisasi keimigrasian pertama kali yang diadakan di tingkat desa khususnya di wilayah Bintan,"Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kelas ll TPI Tanjunguban, Oddy Permana, Rabu (11/3/2020).

Dalam sosialisasi penyebaran informasi keimigrasian tentang pencegahan penerbitan paspor bagi calon TKI nonprosedural, Selasa (10/3/2020) kemarin, kejahatan TPPO bersifat serius karena menyangkut harga diri bangsa serta bersifat transaksional dan terorganisir.

Sejalan dengan upaya pemberantasan yang dilakukan semua pihak, maka para pelakunya pun dari waktu ke waktu menggunakan modus operandi yang semakin canggih.

Dengan demikian dalam rangka penegakan hukum TPPO sangat diperlukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai instansi terkait di Indonesia serta kerjasama yang baik antar negara (khususnya negara asal dengan negara tujuan) sehingga pemberantasan TPPO dapat berjalan efektif.

"Jadi untuk mengantisipasi hal itu tidak terjadi kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Bintan sendiri, Imigrasi Kelas ll TPI Tanjunguban gelar penyebaran informasi Keimigrasian tentang Pencegahan Penerbitan Paspor bagi Calon TKI Nonprosedural di Desa Berakit," ucapnya.

Pria Ini Tiduri 80 Tante Kesepian, Kemudian Bius Korban dan Bawa Kabur Harta Mereka

4 Tersangka Terancam Hukuman Mati, BNNP Kepri Gagalkan Pengiriman 5.574 Gram Sabu-Sabu ke Surabaya

Antusias masyarakat desa berakit dalam kegiatan itu sangatlah baik.Pasalnya, puluhan masyarakat tampak menghadiri kegiatan dan mendengarkan rangkaian acara dan informasi yang diberikan pihak imigrasi Kelas ll TPI Tanjunguban, Kabupaten Bintan.

Ia mengapresiasi antusias dari warga yang hadir, dan sangat berterima kasih kepada kantor desa berakit yang telah banyak mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyempatkan waktu pada kegiatan sosialisasi tersebut, intinya dalam pelaksanaan itu tujuan kita agar masyarakat tidak salah langka mengambil tindakan menjadi TKI yang tidak sesuai prosedural," katanya.

Curhat Masalah TKI ke Presiden Jokowi

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengirim KRI Semarang, untuk menjemput Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan dari Malaysia.

Kapal perang berjenis Landing Platform Dock (LPD) itu, akan membawa para TKI yang ada di Kepulauan Riau (Kepri) menuju sejumlah daerah, seperti Jawa dan Makassar.

Hingga kini, tak kurang dari 35 ribu TKI telah dipulangkan negara Malaysia dan Singapura.

Sial bagi Kepri, yang menjadi persinggahan para pekerja migran sebelum kembali ke daerah asalnya.

“Terima kasih Panglima TNI yang mengirim KRI Semarang. Semoga saudara-saudara kita yang dipulangkan dari Malaysia bertemu keluarga di kampung halaman,” katanya, Jumat (03/04/2020).

Saat ini KRI Semarang masih bersandar di Batuampar, Batam.

Mampu mengangkut 500-an orang, kapal ini berstatus standby untuk mengangkut TKI ke daerah asal begitu transit di Batam.

KRI Semarang merupakan kapal buatan anak bangsa yang diserahterimakan PT PAL Indonesia (Persero) kepada TNI AL.

Ia berfungsi memperkuat Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) jajaran Koarmada I, di bawah Satuan Kapal Amfibi (Satfib).

KRI Semarang-594 ini merupakan salah satu dari tiga kapal LPD yang dipesan TNI Angkatan Laut, dari dua unit kapal sebelumnya yaitu KRI Banjarmasin-592 dan KRI Banda Aceh-593.

Kapal tersebut memiliki fungsi untuk membantu distribusi militer baik logistik, peralatan dan perlengkapan militer, serta difungsikan sebagai Kapal Rumah Sakit untuk bantuan bencana alam.

Beberapa waktu lalu, KRI Semarang dipakai sebagai pusat komando selama proses observasi Corona Virus (Covid-19) di Pulau Sebaru Kecil, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

“Kita bersyukur respons cepat pemerintah pusat, sehingga tidak ada penumpukkan saudara kita yang dipulangkan dari Malaysia di Kepri,” jelas Isdianto melalui keterangan tertulisnya ke Tribun Batam.

Untuk diketahui kepulangan pekerja migran melalui Kepri terjadi sejak Malaysia melakukan lockdown. Sejak itu pula rata-rata Kepri kedatangan 3.000 TKI per hari.

Para pekerja itu datang dari sejumlah pelabuhan, seperti Pelabuhan Batam Centre, Pelabuhan Harbour Bay, Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang dan Pelabuhan Tanjungbalai, Karimun.

Masalah muncul tatkala provinsi asal para pekerja migran menutup jalur pelayaran internasional, yang mengakibatkan ribuan TKI “terdampar” di Kepri.

Berkali-kali Minta Solusi

Isdianto bersama jajaran Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kepri pun telah berulangkali meminta solusi ke pemerintah pusat.

Terakhir, ia melaporkan persoalan ini ke Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Galang meninjau RS Darurat.

Kasus Pasien Positif Corona di Indonesia Tembus 3.000, Pemerintah Minta Masyarakat Jaga Diri

BUKAN 3 Bulan, Wali Kota Batam Siapkan Persyaratan untuk PSBB, Akui Butuh Kajian Secara Matang

Isdianto mengatakan pemerintah daerah juga akan mengatur pelabuhan keberangkatan para TKI tersebut, dengan menyiapkan tempat tunggu sementara dan protokol kesehatan di atas kapal.

Sementara itu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Laksamana Madya TNI Yudo Margono, memastikan Kogabelan I bersama TNI Angkatan Laut (AL) sudah menggerakkan beberapa KRI yang saat ini dalam posisi standby di perairan Batam.

Melalui keterangan resminya, ia mengatakan bila terdapat personel atau pekerja migran yang positif Covid-19, akan segera ditampung di RS Pulau Galang.

“Sudah ada KRI yang standby di Batam, jadi sewaktu-waktu digunakan mengangkut personel, khususnya Jawa, sudah siap semuanya di Batam,” jelas Yudo.(TribunBatam.id/Alfandi Simamora/Irfan Azmi Silalahi)

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved