Anggota DPRD Batam Desak Pemko Transparan Soal Bantuan Covid-19, Putra: Jangan PHP Warga

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Putra Yustisi Respaty, mengkritisi kebijakan Walikota Batam.

Pasalnya, beberapa kebijakan Walikota dalam percepatan penanganan wabah virus Corona atau COVID-19, terkesan hanya iming-iming ke masyarakat.

Pertama, kata Putra, adalah anjuran Rudi terhadap Ketua RT untuk mendata semua warga Batam di masing-masing RT.

Pendataan ini terkait pemberian bantuan sembako mengurangi beban masyarakat pada masa-masa sulit sekarang ini.

"Permasalahannya kan barang itu tidak ada sebetulnya. Sampai saat ini stok barang itu (beras) belum ada. Tapi Pak Wali ngomong begitu-begini. Kesannya hanya lip service (sekadar formalitas-red) ke masyarakat," ujar Putra, Selasa (14/4/2020) pagi kepada TRIBUNBATAM.id.

Kendati, sebagai kepala daerah Putra menyarankan keada HM Rudi jangan memberikan angin surga ke masyarakat.

Namun wujudnya nol besar. Diakui Putra, tidak sedikit pertanyaan setiap hari masuk ke dia. Pengajuan pertanyaan baik secara tatap muka maupun lewat ponsel genggam.

"Masyarakat pada nanya. Kapan realisasi sembako itu?, Nah saya koordinasi sama Disperindag memang jawabannya belum ada. Nah sekarang, masyarakat kan tidak tahu segitunya kalau barangnya tidak ada. Jangan di suasana seperti ini masyarakat kesannya hanya di-PHP-in gitu," tutur Putra.

Berikutnya, kata Putra, adalah donasi bantuan kemanusiaan yang dikumpulkan oleh para pengusaha Batam.

Berdasarkan informasi, dana yang berhasil terkumpul dari sini sekitar dua pekan lalu adalah sekitar Rp 17 miliar.

Hanya saja, Walikota Batam Rudi dinilai tidak transparan penggunaan duit bantuan tersebut.

"Pada tanggal 2 April 2020 lalu DPRD Kota Batam mengundang Pemko Batam membahas anggaran ini. Cuma Pemko Batam beralasan masih menghitung. Cuma kecewanya kita, DPRD Kota Batam tidak dilibatkan untuk anggaran itu . Tahu-tahunya Pemko sudah ngirim laporan langsung ke Mendragri. Padahal kita tunggu-tunggu ini. Karena kita ditanya masyarakat. Duit itu pada kemana. Saya minta itu terbuka dan transparan," tambahnya.

Pihaknya tidak bertujuan untuk menghambat anggaran untuk penanggulangan percepatan penanganan Covid-19.

Hanya saja, Putra meminta Walikota Batam transparan.

"Bukan menghambat pasti kita support. Berapa pun angggaran untuk Covid-19 harus di-support. Cuma pelaksanaan harus transparan. Gampang saja melihatnya, duit em-em man (miliaran rupiah) ke masyarakat masker saja tidak dapat. Memang wajar masyarakat bertanya. Duit itu kemana," ujarnya.