3 Fakta Adamas Belva Devara, CEO Ruang Guru yang Mengundurkan Diri dari Stafsus Presiden Jokowi

Adamas Belva Devara CEO Ruang Guru mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi, apa alasannya?

Kompas.com/Josephus Primus
Staf Khusus Presiden sekaligus CEO ruangguru.com, Adamas Belva Devara. 

TRIBUNBATAM.ID - Adamas Belva Devara mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Padahal Adamas Belva Devara belum genap dua tahun menduduki jabatannya sebagai Stafsus.

Penyebab mundurnya Belva Devara menjadi pertanyaan publik, apakah hal ini ada hubungannya dengan Ruang Guru, yang mana Belva Devara sebagai CEO di Ruang Guru.

Lapor Pak Polisi Ada Aksi Kejahatan! Polresta Barelang dan Polsek di Batam Bagikan Nomor Kontaknya

Berikut ini fakta lengkap kemunduran Belva:

1. Berawal dari polemik keterlibatan Ruang Guru dalam Program Kartu Prakerja

Dilansir dari Tribun Jateng, Ruangguru ditunjuk menjadi aplikator Kartu Prakerja, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (RI) Belva Devara dinilai melakukan praktek korupsi.

Rachland Nashidik pun mendesak Presiden RI Joko Widodo agar segera memecat Pendiri sekaligus Direktur Utama Ruangguru tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rachland Nashidik lewat akun twitternya @RachlanNashidik; ada Selasa (14/4/2020).

Dalam statusnya, Rachland Nashidik menegaskan Jokowi harus menghentikan pelatihan online dalam Program Kartu Prakerja.

Jawaban Materi Statistik Nilai Rata-rata untuk SMA/SMK Belajar di Rumah TVRI

Sebab, tidak hanya ekonomi bangsa kini tengah mengalami resesi imbas virus corona, kebijakan tersebut ditegaskannya terindikasi adanya praktek kolusi.

"Pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus. Bisnis terpuruk. PHK dimana-mana. Tapi negara malah menyediakan Rp. 5.6 Triliun untuk pelatihan online?," ungkap Rachland Nashidik

"Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden," tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya menduga alasan utama Pemerintahan Jokowi mendorong Perppu Covid-19 karena terkait hal tersebut.

"Perusahaan yang dipimpin stafsus Milienial Presiden jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Total anggaran dari negara: Rp. 5.6 Triliun," ungkap Rachland Nashidik.

APA Itu Karantina Wilayah per Kecamatan? Pengganti PSBB di Batam Cegah Penyebaran Covid-19

"Kini kita tahu apa guna pasal 'kekebalan hukum' dalam Perppu Covid-19 itu," sindirnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved