Anggota DPRD Batam Tumbur M Sihaloho Sarankan Rapid Test Massal Cegah Penyebaran Virus Corona

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Penerapan status Kota batam dalam menghadapi pandemi Covid-19 perlu dianggap serius.

Semakin naiknya angka ODP, PDP atau yang terpapar virus Corona menjadi perhatian serius Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho.

Menurutnya, Pemko Batam masih bingung dengan apa yang akan dilakukan. Hal ini terlihat dari belum adanya kepastian apakah batam akan menerapkan PSBBatau karantina wilayah (per kecamatan).

"Awalnya hendak Karantina Wilayah (perkecamatan), kemudian PSBB Sekarang balik lagi mau karantina
wilayah," ucap Tumbur dalam keterangan yang diterima TribunBatam.id, Senin (27/4/2020).

Tumbur mengaku bingung dengan sikap Wali kota Batam. Menurutnya, sebelum mengeluarkan kebijakan ke publik, ada baiknya melakukan kajian-kajian terlebih dahulu.

Apakah itu PSBB ataupun karantina wilayah, sehingga memiliki dasar yang kuat.

"Sebagai kepala daerah pastinya Beliau lebih paham dengan kultur masyarakatnya," lanjut Tumbur.

Karantina Wilayah (per kecamatan) yang akan dilaksanakan di Kota Batam, menurutnya masih belum bisa memutus rantai penularan Covid-19. Ini dikarenakan kegiatan industri masih tetap berjalan normal.

"Contoh yang dikarantina Kecamatan Batuaji, kemudian ada warganya yang bekerja di Batu Ampar, siapa yang berani jamin pada saat pulang ke rumahnya dia tidak tertular," sambung Tumbur.

Ia mengatakan, rapid test secara massal menurutnya lebih masuk akal daripada karantina wilayah atau menerapkan PSBB.

Karena dengan mengetahui jumlah dan siapa saja yang terkena, akan mempermudah pihak medis dalam penanganan.

Sementara untuk bandara dan di setiap pelabuhan tumbur menyarankan agar disediakan detektor PCR, agar dapat mengantisipasi orang yang masuk atau keluar Kota Batam.

"Kalau semuanya bisa kita kontrol, serta jumlah yang terinfeksi bisa kita ketahui, saya yakin Batam bisa
berhasil," kata Tumbur Sihaloho.

• Selain Sembako, Warga Terdampak Covid-19 di Anambas Dapat Uang Tunai Rp 500 Ribu Per KK

• Sering Gunakan Baju Branded Walaupun Sedang Masak, Inul Daratista: Aku Kan Bukan Sosialita

Konsentrasi Pemko batam dalam penyediaan Sembako dianggap tepat oleh Tumbur, Tetapi pendistribusiannya harus tepat sasaran. Agar tidak menjadi gosip di masyarakat, Tumbur menilai diperlukan transparansi baik dalam pendataan maupun asal dananya apakah menggunakan dana APBD, BP batam atau dari sumbangan pengusaha.

"Biar tidak ada tuduhan negatif, dan kepala daerah tidak perlu lah melakukan pencitraan dengan pembagian sembako sebab masyarakat juga sudah pada pintar sekarang," lanjut tumbur.