Di ILC, Refly Harun Sebut Pemerintah Tak Akan Mampu Terapkan Lockdown untuk Tangani Virus Corona
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun secara terang-terangan menyakini pemerintah tidak akan mampu menerapkan lockdown dalam penanganan Virus Corona
lihat foto
Refly Harun menilai pemerintah memang sengaja memakai darurat bencana karena dirasa mudah dalam menanganinya, khusunya soal dana.
"Seseungguhnya esensinya darurat kesehatan masyarakat tetapi perlakuannya darurat bencana, karena mudah deployment anggaran, mewajibkan pemerintah daerah berpartisipasi, mengalokasi anggaran di APBD dan lain sebagainya," kata Refly Harun.
"Karena kalau di Undang-Undang penangaggulangan bencana itu lebih jelas, herarki administasi untuk menanggulangi bencananya, tetapi kalau di darurat kesehatan masyarakat tidak terlalu jelas," pungkasnya.
Simak videonya:
Yakini Pemerintah Tak Mampu Terapkan Lockdown
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun secara terang-terangan menyakini pemerintah tidak akan mampu menerapkan lockdown dalam penanganan Virus Corona.
Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menilai pemerintah tidak akan sanggup menanggung semua beban dari penerapan lockdown tersebut.
Menurut Refly Harun, diberlakukan lockdown, maka pemerintah wajib memberikan bantuan secara penuh.
Hal itu karena semua aktivitas masyarakat akan benar-benar berhenti.
Sebab itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah tidak memilih lockdown, melainkan justru pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Hal ini disampaikan Refly Harun dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (28/4/2020).
"Kenapa? Pemerintah tidak mampu melakukan lockdown bukan karena masyarakatnya yang tidak mau, saya pikir. Karena pemerintahnya tidak mampu melakukan itu," ujar Refly Harun.
"Coba kalau pemerintahnya mampu, misalnya menjamin semua orang bisa makan ya orang dengan suka rela," sambungnya.
Selain menjamin bantuan makanan, pemerintah tentunya juga harus memastikan semua masyarakat mempunyai tempat tinggal yang layak.
"Lalu kemudian mungkin ada masalah-masalah yang kita hadapi kalau dia huniannya terlalu tidak layak misalnya," kata Refly Harun.
"Pemerintah bisa mengatasinya untuk menyediakan tempat-tempat lain untuk sementara ketika lockdown dilakukan."
