Gara-gara Video 'Tuan dan Puan Anggota DPR yang Terhormat', Arteria Tuntut Najwa Shibab Minta Maaf

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Video Najwa Shihab berjudul Kepada Tuan dan Puan Anggota DPR yang Terhormat - Catatan Najwa di channel YouTube mendapat reaksi dari anggota DPR RI.

Video berisi kritikan Njawa Shibab terhadap anggota DPR RI itu hingga Selasa (5/5/2020) sudah dilihat lebih dari 1 juta kali atau tepatnya 1,534,130..

Video ini diunggah Najwa Shibab di channel YouTube pribadinya pada 2 Mei 2020 lalu.

• Data Pasien Corona Sembuh 34 Provinsi di Indonesia, Total 1.954 Pasien, Terbanyak di Jakarta

• UPDATE Data Corona di Sumbar Senin (5/5) Pagi, Total Kasus 203, Sembuh 37, Meninggal 15

• Viral Pengumuman Isolasi di Pintu Rumah Orangtua Dokter yang Positif Corona di Padang Panjang Sumbar

Melalui video itu, Najwa mengkritik kinerja DPR di masa pandemi Covid-19.

Sebab, pada saat banyak parlemen negara lain fokus melawan penyebaran Covid-19, DPR justru terkesan mencuri kesempatan membahas RUU kontroversial, seperti RUU Cipta Kerja, RUU Pemasyarakatan, dan RKUHP.

"Membahas UU yang menyangkut hajat hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini terlalu mengundang curiga."

"Di tengah pandemi, yang jatuh cinta saja berani menunda nikah. Ini kok DPR buru-buru banget seperti lagi kejar setoran?" ucap Najwa.

"Setiap tindakan dan keputusan di masa kritis mencerminkan prioritas. Atau memang inikah prioritas wakil-wakil rakyat kami sekarang ini?" imbuh dia.

Najwa menegaskan, tidak ada satu pun RUU yang tidak penting. Namun, ketika negara tengah menghadapi kondisi kritis seperti saat ini, seharusnya DPR dapat membuat skala prioritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Justru karena semua UU penting, aneh kalau pembahasannya diseriusi di waktu sekarang."

"Saat dimana perhatian dan konsentrasi kita terkuras bertahan hidup di tengah wabah," ujar Najwa.

"Jika ngotot melakukan pembahasan, jangan salahkan bila ada anggapan DPR tidak menjadikan perang melawan corona sebagai prioritas," imbuh dia.

Najwa Shihab juga mengingatkan bahwa hingga kini belum ada mekanisme yang mengatur pembahasan RUU secara virtual.

Sehingga, ketika sebuah produk dihasilkan secara virtual, maka berpotensi cacat hukum dan rawan digugat hasilnya.

Saksikan video di bawah ini:

• 3 Indikator Keberhasilan PSBB : Pemerintah Daerah Harus Paham Dinamika Masyarakat Setempat

• Data Sebaran Corona 34 Provinsi di Indonesia Selasa (5/5) Pagi, Total 11.587 di 331 Kabupaten / Kota