BATAM TERKINI
Lagi, Napi Program Asimilasi di Batam Berulah, Mabuk dan Tantang Duel Warga di Bengkong
Bang Gendut membuat onar dengan mabuk dan teriak-teriak di jalan. Aksinyapun mengganggu warga hingga diamankan dan dibawa ke Polsek Bengkong
Sebelumnya pelaku juga diketahui terjerat kasus pencurian dengan cara mencongkel rumah warga.
"Modus pelaku memastikan pemilik kendaraan masuk dalam rumah sebelum mencuri," ujarnya.
"Dia napi/warga binaan yang sedang menjalankan program asimilasi. Kami sangat menyayangkan, kenapa malah melakukan tindak kriminal lagi," ujar Firuddin.
Penangkapan warga binaan yang bebas dari program asimilasi dan kembali berulah, mengundang
pengamat sosial Endri Sanopaka angkat bicara.
Fakta ini, menjadikan Kementerian Hukum dan HAM perlu meninjau ulang kebijakan asimilasi dengan dalih pencegahan Covid-19.
"Justru dalam penjara mereka lebih mudah diproteksi dari kemungkinan tertular Covid-19.
Karena protokol dalam penjara lebih ketat. Jangankan mereka, masyarakat di luar saja terdampak dari kasus Covid-19. Masyarakat mengalami masalah sosial dan ekonomi," katanya.
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang ini mengatakan, persoalan sosial dan ekonomi masyarakat harusnya tak ditambah dengan potensi kriminal dari para narapidana/warga binaan yang bebas dari program asimilasi.
"Apalagi saat ini diperlukan ketahanan pangan bagi masyarakat menghadapi kondisi pembatasan sosial," sebutnya seraya mengatakan jika tetap meneruskan kebijakan asimilasi maka harus dipastikan mereka yang dibebaskan harus menjalani seleksi ketat dan proses pembinaan.
Nyaris Sulit Mencari Kerja
Anggota DPRD Kepri Rudy Chua mengatakan kebijakan asimilasi berpotensi jadi masalah baru dan serius, bila pemerintah tak mengimbanginya dengan pengawasan dan pembinaan memadai.
Selain itu ia melihat kondisi akibat pendemi Covid-19, membuat semuanya berubah. Celakanya para warga binaan dibebaskan dalam kondisi sangat perekonomian memasuki masa resesi hebat.
"Nyaris tidak mungkin mencari kerja, malah karyawan dirumahkan atau PHK (Pemutuhan Hubungan Kerja).
Mungkin dampak sosial akibat pelemahan ekonomi tidak dipertimbangkan dengan matang saat pemilihan warga binaan yang mendapat program asimilasi," tuturnya.
"Kami banyak menerima keluhan dan kekhawatiran warga terhadap pembebasan (warga binaan). Secara prinsip ini kebijakan pemerintah pusat mengantisipasi Covid-19 yang bisa dimengerti.