DPRD Batam Kawal Penggunaan Anggaran Covid-19, Apresiasi Langkah Pemko Tangani Corona

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wakil Ketua II DPRD Batam, Ruslan Ali Wasyim menegaskan pihaknya akan terus mengawal pendistribusian anggaran Covid-19 oleh pemerintah.

Bahkan ia mengakui, hal ini juga telah diinstruksikan oleh pengurus Partai Golkar di pusat.

"Seluruh Fraksi Golkar di daerah diminta untuk mempelototi penggunaannya," ungkapnya kepada Tribun Batam, Jumat (8/5/2020).

Ruslan mengatakan, pengawasan terhadap anggaran sendiri berbanding lurus dengan fungsi legislatif dalam hal controlling.

"Jadi memang, refocusing anggaran akan terus dipantau mengingat ini untuk kepentingan orang banyak," sambungnya.

• Kembali Terbang, Pesawat Citilink dari Batam ke Jakarta & Sebaliknya Cuma Bawa Empat Penumpang

• Diduga Ada Andil Keluarga Ferdian Paleka Dalam Pelariannya, Kepolisian Sebut Masih Periksa Saksi

Pengawasan itu sendiri meliputi realokasi anggaran daerah serta anggaran dari pihak swasta yang selama ini terus memberikan bantuannya kepada Pemerintah Kota Batam.

Namun, Ruslan mengatakan, sejauh ini ia mengapresiasi langkah pemerintah untuk terus bergerak.

Sebab menurutnya, jika pandemi Covid-19 ini tak ditangani maksimal, class action sangat rentan terjadi di masyarakat.

"Tentu kita semua tak ingin terjadi potensi rusuh. Pandemi ini sangat berpotensi memunculkan kerawanan sosial jika tak ditangani dengan baik," tambahnya.

Lanjutnya, apalagi jika perusahaan-perusahaan di Kota Batam telah mencapai titik kulminasi kerugian akibat Covid-19.

"Jadi apresiasi juga untuk setiap perusahaan yang masih survive. Sebab, jika sudah banyak yang gulung tikar, habislah sudah," pungkasnya.

Sementara itu, upaya Ruslan terus mengawasi penggunaan dana Covid-19 sejalan dengan instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar seluruh pemerintah daerah transparan dalam mengelola anggaran tersebut.

Hal ini seperti disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK RI, Ali Fikri kepada Tribun Batam beberapa waktu lalu.

"Dilaporkan melalui situs resmi pemerintah. Jadi publik juga dapat mengawasinya," ujarnya.

Bentuk penyampaian melalui situs resmi itu pun dengan selalu memutakhirkan data terbaru terkait anggaran, baik anggaran masuk maupun ke luar.