Singgung Status Lahan Batam dan Karimun, Ketua Kadin Karimun Optimis Program BBK Murah Teralisasi

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Kondisi lahan di Kabupaten Karimun berbeda dengan Kota Batam.

Hal ini yang perlu didudukkan bersama untuk merealisasikan Program Batam, Karimun dan Bintan (BBK) Murah oleh Kamar dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri.

Ketua Kadin Karimun, Sabari Basirun mengatakan, lahan di Batam dikuasai oleh BP Batam, yang memang lembaga bentukan pemerintah pusat untuk investasi.

Kondisi tersebut membuat Program BBK Murah sejalan dengan kondisi Kota Batam.

Sementara untuk di Karimun, lahan dimiliki oleh perorangan atau masyarakat. Sehingga proses dalam melaksanakan program ini akan berbeda.

Seperti diketahui, Program Batam, Bintan, Karimun (BBK) Murah merupakan program penggratisan sewa lahan selama lima tahun untuk investor.

Tujuannya untuk menarik investor yang relokasi dari negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) karena Covid-19.

"Kami respon. Ini gebrakan yang digagas oleh Kadin Provinsi. Investor yang dapat menyerap tenaga kerja banyak saya pikir untuk lahan saja tidak masalah. Seperti Sembawang dan Saipem bisa meyerap belasan ribu pekerja," ucapnya, Senin (11/5/2020).

Ia mencontohan ketika perusahaan berskala besar seperti PT Saipem masuk ke Kabupaten Karimun. Pemerintah daerah bersama BP Kawasan duduk bersama untuk menentukan lokasi lahan yang layak untuk kawasan industri.

"Bukan tak mungkin, tapi mungkin dilakukan. Jika memang ada investor yang mau masuk seperti PT Saipem dulu. Harus didudukan dulu dengan Pemda bersama BP Kawasan. Jadi dimana nanti lahan yang diinginkan investor maka duduk bersama lah," ujar kakak kandung Nurdin Basirun itu.

• Ramal Hubungan Atta Halilintar dan Aurel, Ahli Tarot Kerjejut, Muncul Kartu Ini. Apa Artinya?

• BCL dapat Kado Lukisan dari Noah di Hari Ibu Internasional, Sampaikan Pesan Menyentuh Tentang Ibu

Sabari menyebutkan program yang dibuat oleh Kadin Provinsi Kepri bertujuan menggugah sejumlah Pemerintah Daerah agar investasi bisa masuk.

Bahkan menurut Sabari, apabila pemerintah tidak berupaya menarik masuknya investasi maka Indonesia akan ketinggalan atau gagal.

"Artinya bagaimana mendatangkan investor. Ini sudah dilakukan oleh negara-negara lain, seperti Vietnam. Begitu investor mau masuk mereka menyediakan apa kebutuhan investor tersebut. Jika tidak dilakulan maka Indonesia atau daerah jadi ketinggalan. Dimana presiden telah menyarankan menarik investor yang lari dari Cina. Apabila ini tidak bisa dilakukan maka kita gagal," ungkapnya.

Abang kandung dari Gubernur Kepri Non Aktif Nurdin Basirun itu juga optimis program tersebut berjalan dengan baik apabila adanya respon yang baik dari Pemerintah, termasuk di Karimun.

Respon dari Pemerintah Daerah sendiri untuk investasi di Karimun sebenarnya sudah ada sejak dulu.