Dinilai Terlalu Dini, Ini 5 Tokoh Tak Setuju Pemerintah Terapkan New Normal, Fadli Zon Beri Kritik

Berikut ini deretan tokoh yang memberikan kritikan mengenai langkah pemerintah yang menyiapkan fase new normal.

TRIBUN/SETPRES/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo meninjau Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Selasa (26/5/2020). Presiden Jokowi meninjau kesiapan prosedur pengoperasian transportasi umum yang akan beroperasi kembali dalam waktu dekat. 

3. Tulus Abadi YLKI


Ketua YLKI Tulus Abadi
Ketua YLKI Tulus Abadi (Tribunnews.com/Syahrizal)

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan, skenario new normal yang ingin diterapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan bisnis maupun layanan publik, masih terlalu dini.

Hal itu lantaran pemerintah dinilai belum mampu untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, yang mana kurva positif virus ini pun belum melandai, bahkan masih menunjukkan tren kenaikan.

Padahal, WHO menganjurkan prasyarat bahwa new normal hanya boleh dilakukan ketika suatu negara sudah berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19.

Dengan angka positif covid-19 yang masih menanjak, pemerintah dinilai terlalu gegabah dan seakan sedang berjudi (gambling) jika ingin memaksakan penerapan new normal dalam waktu dekat ini.

"Menurut saya terlalu dini, terlalu gegabah. Ini gambling. Dengan kondisi sekarang maka belum bisa dikatakan pemerintah sudah berhasil mengendalikan wabah.

Dengan indikator itu, maka sebenarnya belum memenuhi syarat memberlakukan new normal," ungkap Tulus, dikutip dari Kontan.co.id, Selasa (26/5).

4. Jansen Sitindaon


Jansen Sitindaon
Jansen Sitindaon (YOUTUBE via Tribun Jateng)

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Jansen Sitindaon menilai, seharusnya yang jadi acuan new normal adalah data kasus corona.

Sedangkan di Indonesia kurva kasus corona masih naik.

"Jika melihat data: kurva Corona Indonesia sama sekali belum turun dan melandai. Padahal inilah dasar paling diterima akal #NewNormal layak dilakukan. Malah 'relaksasi' kemarin membuat angkanya naik cetak rekor. Padahal sdh pakai protokol. Apalagi ada gelombang kedua penularan," tulis Jansen di akun Twitternya, @jansen_jsp yang dikutip pada Selasa (26/5/2020).

"Menurut saya data dr tim medis, dokter, ahli epidemiologi yg harus dijadikan dasar #NewNormal ini dilakukan. Jika jumlah kasus positif saja belum turun ya jangan dulu. Termasuk daerah dikatakan zona hijau atau merah dibuktikan dgn tes massif. Agar cerminkan keadaan sebenarnya," jelas Jansen.

"Pelonggaran, Relaksasi, #NewNormal silahkan dilakukan setelah para epidemiolog & dokter-dokter kita didengar. Krn ini ranah mereka. Bukan para politisi. Seperti Fauci di AS para epidemiolog kita juga ayo bersuara. Sehingga tdk terjadi kebijakan 'coba²' krn nyawa manusia taruhannya," tambah Jansen.

5. Netty Prasetiyani


Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani (Istimewa)

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengkritik pernyataan pemerintah yang meminta masyarakat bersiap menghadapi era normal baru (new normal).

Halaman
1234
Sumber: TribunNewsmaker
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved