DPRD dan Walikota Tak Sepakat Soal Pembuatan Perwako Jelang New Normal Berlaku di Batam

Sejatinya anggaran DPRD memiliki Undang-Undang mengenai hak keuangan wewenang DPRD.

"Harusnya tak perlu mencampuri keuangan DPRD sampai ke dalam," kata Tumbur.

Sementara itu, menjelang pelaksanaan New Normal yang dilakaukan pada 15 Juni 2020 mendatang, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto meminta kepada Pemerintah Kota Batam sekaligus Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kota Batam untuk bisa melakukan evaluasi seluruh kebijakan yang telah diambil maupun akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Mengingat, dalam evaluasi tersebut tentunya ada hal-hal penting yang dibahas.

Baik itu kendala, masalah maupun keberhasilan yang bisa menjadikan dasar untuk bisa diperbaiki di masa yang akan datang sekaligus menjadi amunisi dalam menghadapai New Normal ini.

"Kita minta kepada Wali Kota Batam yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Batam untuk bisa melaporakan dan mengevaluasi seluruh kebijakan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilakukan di masa yang akan datang,"ujarnya.

Jika ada kekurangnya dalam pelaksanaan sebelumnya, tentunya menjadi acuan untuk bisa disempurnakan di kemudian hari. Semuanya bersifat bertahap, dan tentunya hal ini ada kajian.

"Hitung-hitungan dan analisa yang berangkat dari kebjiakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kira-kira dimana titik lemahnya dan apa yang harus disempurnakan nanti. Itu maksud yang saya sampaikan tadi dalam pidato," ujarnya.

Pihaknya juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para donatur, pengusaha, ormas dan seluruh masyarakat yang telah membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang telah menunjukan rasa persatuan dan kesatuan selama ini.

“Saya kira hal ini sangat penting. Hal ini sebagai bentuk menyambut dan menghadapi New Normal. Bentuknya seperti apa, persiapan bagaimana, serta perlu ada regulasi yang mengatur pelaksanan teknisnya. Serta meminta seluruh dukungan para stekhoder d Batam agar bisa bergotong royong sehingga pelaksanaan New Normal ini bisa terealisasi dengan baik,” tegasnya.

Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemko) melakukan rapat bersama dengan berbagai stakeholder seperti tokoh agama, industri, mal, tempat hiburan, dan lainnya di Panggung Utama Dataran Engku Puteri, Rabu (27/5/2020). Rapat ini juga dihadiri oleh Plt Gubernur Kepri, Isdianto.

Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan pihaknya sengaja mengundang secara keseluruhan beberapa stakeholder dalam rapat bersama ini.

Baik pihak industri, agama, hiburan dan lain sebagainya. Sehingga informasi yang disampaikan tidak berulang kali.

Ia mengakui selama ini Batam tidak melakukan PSBB.

Hal ini dikarenakan Pemko Batam tidak memiliki anggaran.

Sejatinya kalau diberlakukan semua kepentingan rakyat akan ditanggung oleh Pemko Batam.