VIRUS CORONA DI BATAM
OTG Covid-19 di Batam Makin Banyak, Direktur RSBP: Semoga Tanda Keganasan Virus Berkurang
Pasien OTG Covid-19 dirawat di RSBP Batam tidak menunjukkan gejala kesehatan apapun yang berarti meski terkonfirmasi positif corona.
"Ini menunjukkan keseriusan pemda, untuk mengetahui itu semua dengan melakukan penyisiran di tempat tempat yang dianggap ada," kata dia.
Warga Batam diminta jangan kecil hati bila saat ini menjadi zona merah.
Ia menyatakan pemerintah juga tengah fokus pada klaster penyebaran COVID-19 di dalam kota. Karenanya dibutuhka peran serta masyarakat.
Sementara itu, terkait gencarnya Pemko Batam melakukan penyisiran di sejumlah wilayah, Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Tumbur M Sihaloho meminta agar Pemko Batam memperhatikan kesiapan fasilitas kesehatan terkait upaya penyisiran terkait kasus covid-19 di Batam.
Kesiapan itu terutama ketersediaan penunjang swab test dan reagen bagi warga yang telah menjalani rapid test dan dinyatakan reaktif.
Sehingga, setelah penyisiran Covid-19 di lingkungan masyarakat, warga yang disisir tidak hanya diketahui statusnya reaktif dan positif dalam rapid test.
"Kalau jumlah yang reaktif cukup banyak, bagaimana dengan swab test dan reagen," ujar Tumbur.
Dia juga meminta, Pemko tidak hanya melakukan penyisiran dengan rapid test, tanpa ada kesiapan alat reagen.
Sehingga, yang dinyatakan reaktif, tidak menunggu lama dan dalam tekanan psikologis, sebelum hasil final melalui PCR, keluar.
• Sempat Kejang hingga Diare, Bayi 15 Bulan di Batam Meninggal dan Terkonfirmasi Positif Corona
"Pemko harus memperhatikan kesiapan jika semua warga disisir. Jangan menimbulkan masalah baru. Nah rumah sakitnya cukup atau tidak untuk mengkarantina orang. Perhatikan juga sampai ke sana," tegasnya.
Walikota Diminta Tak Campuri Keuangan DPRD
Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Tumbur juga menyesalkan dalam rapat tersebut Rudi menyampaikan DPRD tidak memiliki uang kepada masyarakat dalam penanganan Covid-19.
Sejatinya anggaran DPRD memiliki Undang-Undang mengenai hak keuangan wewenang DPRD.
"Harusnya tak perlu mencampuri keuangan DPRD sampai ke dalam," kata Tumbur.
Sementara itu, menjelang pelaksanaan New Normal yang dilakukan pada 15 Juni 2020 mendatang, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto meminta kepada Pemerintah Kota Batam sekaligus Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kota Batam untuk bisa melakukan evaluasi seluruh kebijakan yang telah diambil maupun akan dilaksanakan di masa yang akan datang.