Tak Patuh Aturan 'New Normal' Bakal Kena Sanksi, Pemprov Kepri Susun Skenario

Plt Gubernur Kepri, Isdianto menegaskan penerapan protokol kesehatan di new normal yang ketat mutlak dipatuhi tanpa negosiasi.

dok.istimewa/https://turnto10.com via tribunjogja
ilustrasi New Normal 

TRIBUNBATAM.id, KEPRI - Pemerintah Provinsi Kepri mematangkan kelonggaran di tengah pandemi Covid-19. Menurut Plt Gubernur Kepri Isdianto, kelonggaran yang diberikan untuk mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial.

Meski begitu, menurutnya, untuk menghadapi wabah Corona ini yakni dengan protokol kesehatan yang ketat dan diiringi sanksi.

"Semua sudah tahu kondisi kita tiga bulan terakhir. Tujuan tentu agar ekonomi masyarakat tidak lumpuh, karena pandemi COVID-19 ini tidak jelas kapan berakhir.

Jadi kita jalankan aktivitas normal lagi tapi dengan versi baru. Ini juga menjadi penting ya," kata Isdianto, Jumat (29/5/2020).

Isdianto mengatakan, selain aktivitas ekonomi, aktivitas lainnya seperti sekolah, kampus dan kantor pemerintah juga akan dibuka.

Menurut mantan Disperindag Kepri ini, hal tersebut sudah disepakati dalam Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kepri dalam rangka pembahasan percepatan penanganan COVID-19 di Kota Batam, Rabu (27/5/2020) lalu.

Aktivitas ekonomi yang kembali normal itu disebut dengan istilah seperti yang dikeluarkan WHO, yakni new normal (kelaziman baru). Menurutnya, Corona belum dapat dipastikan kapan berakhirnya. Oleh karenanya, pemerintah juga terus menangani pasien yang sedang dirawat sembari imbauan protokoler kesehatan diterapkan.

Menurutnya, Kepri saat ini tengah menyiapkan skenario new normal untuk hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Isdianto berharap aktivitas bisnis di Kepri bisa tetap berjalan sehingga laju perekonomian terus bergerak. Tidak seperti tiga bulan terakhir yang cenderung terjun bebas.

Isdianto menegaskan penerapan protokol kesehatan yang ketat mutlak dipatuhi tanpa negosiasi. Seperti pengukuran suhu orang sebelum masuk kantor dan kawasan lainnya, wajib mengenakan masker, jaga jarak 1-2 meter, cuci tangan berkala dan hand sanitizer di berbagai sudut lokasi akan jadi pemandangan lazim nantinya sebelum vaksin benar-benar ditemukan.

"Pedagang di pasar, mal, rumah ibadah yang tidak mematuhi protokol COVID-19 akan diberi sanksi seperti ditutup dan dilarang berjualan beberapa hari. Bentuk sanksi lain yang nanti akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing," ujar Isdianto.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak mendukung penuh aturan ketat yang akan dilakukan pemerintah dalam pelaksnaan new normal di Kepri. Bahkan pencegahan, kata Jumaga, sangat penting daripada fokus ke pengobatan.

Sebab menurutnya, pencegahan sangat murah jika semua bergerak dan sadar. Tetapi sebaliknya, jika kurang kesadaran masyarakat akan kesehatan maka sehebat apapun pemerintah pasti loyo juga.

"Kami sangat bersepakat untuk itu. Nah, memang benteng percepatan COVID-19 itu adalah pencegahan. Siapa yang melakukan? Ya pribadi lepas pribadi.

Misalkan sadar akan masker, kesehatan dan mematuhi aturan Covid-19 yang ditetapkan. Dan saya sangat setuju ada sanksi dalam pelaksanaan protokol COVID," ujarnya.

(Tribunbatam.id/leo halawa)

Penulis: Leo Halawa
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved