Pantau Aliran Bantuan untuk Corona, Bawaslu Bintan Sebut Belum Ada Pelanggaran Oleh Kepala Daerah

TRIBUNBINTAN.com, BINTAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bintan menyebut hingga saat ini belum ada anggaran bantuan Covid-19 pemerintah yang dimanfaatkan kepala daerah untuk mempromosikan diri sebagai bakal calon kepala daerah.

"Dari pemantauan di lapangan, belum ada anggaran pemerintah yang dimanfaatkan untuk mempromosikan diri," ujar Ketua Bawaslu Bintan, Febriadinata, Kamis (4/6/2020).

Ia menuturkan, agar tidak dimanfaatkan, Bawaslu terus memantau pergerakan bantuan di masa pandemi Covid-19.

"Intinya kalau ada kegiatan berkaitan dengan penyaluran bantuan yang dari pemerintahan daerah, kita minta agar dapat dikordinasikan. Jangan sampai salah, dan sejauh ini masih diikuti," terangnya.

Febriadinata tak memungkiri, ada sejumlah orang di lapangan yang memanfaatkan situasi Covid-19 untuk memberikan bantuan. Namun, tidak ada kaitannya dengan pemilu.

• Foto-foto Menkopolhukam dan Mendagri saat Berada di Area Masjid Agung Baitul Mamur Anambas

"Misalkan begini dia bukan orang yang dilarang. Yakni bukan gubernur, wakil gubernur, walikota, wakil walikota dan bupati serta wakil bupati,"ungkapnya.

Febriadinata menerangkan, untuk masyarakat yang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 tidak diatur di dalam undang-undang pemilihan umum.

"Begitu juga dengan parpol yang memberikan bantuan dengan menampilkan foto partai atau logo partai, sah-sah saja," tutupnya.

Minta Bawaslu Ikut Awasi

Distribusi sembako jilid dua untuk warga Batam terdampak Covid-19 telah dimulai sejak Senin (11/5/2020) lalu.

Proses ini pun mendapat perhatian serius dari beberapa pihak, salah satunya dari anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Thomas Arihta Sembiring.

Menurutnya, jika tak diawasi, penyaluran bantuan Covid-19 sangat rentan terjadinya politisasi oleh oknum tertentu.

“Oleh karena itu, kami juga meminta agar Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Batam pelototi itu distribusi. Jangan sampai ada sembako yang diberikan pesan bermuatan politik,” tegasnya kepada Tribun Batam, Selasa (12/5/2020).

Kekhawatiran Thomas bukan tanpa alasan. Ia bereaksi saat mendapat selebaran elektronik terkait bantuan sembako jilid 2 bermuatan foto Walikota Batam tanpa disertai logo institusi.

• Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Lima Pejabat Utama Bea Cukai Batam Diperiksa Kejagung RI

• Bantu Warga saat Pandemi Covid-19, DJBC Karimun Berikan Puluhan Ton Bahan Pokok Barang Milik Negara

“Jujur saya kaget. Itu sembako apakah dari pribadi atau pemerintah? Kalau dari pemerintah, selebaran elektronik itu seharusnya ada logo institusi,” tambahnya.

Pernyataan Thomas terkait foto walikota dalam selebaran elektronik beralasan. Menurutnya, bagaimanapun, sosok Muhammad Rudi merupakan calon petahana jika merujuk kepada kontestasi politik nantinya.

“Apalagi pilkada diundur bulan Desember 2020 nanti. Tentu kita semua tak ingin politisasi terjadi,” katanya lagi.

Ia pun mengajak, agar seluruh instansi ikut mengawal penyaluran sembako bagi warga Batam ini.

“Kawal tiga hal. Sembako harus tepat sasaran, volume jangan dikurangi, dan jangan ada politisasi,” tutupnya.

Sementara itu, dari selebaran elektronik terkait informasi penyaluran sembako jilid 2 oleh pemerintah terhadap warga yang Tribun Batam dapatkan, terlihat jika foto Walikota Batam, Muhammad Rudi terpasang jelas.

Disertai dengan sedikit informasi perihal penyaluran, tampak selebaran ini didominasi dengan warna biru tua.

(tribunbatam.id/Alfandi Simamora/ichwannurfadillah)