Breaking News:

PILKADA KEPRI 2020

Sesuai Undang Undang, Berikut Skema Pengganti Kepala BP Batam Jika Ikut Pilkada Serentak 2020

Seandainya, Pemerintah Pusat menugaskan pejabat sebagai Plt Wali kota Batam, maka Plt Wali kota Batam tersebut tidak berwenang menjadi Kepala BP Batam

Penulis: | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Istimewa
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) RI, Susiwijono. TRIBUN BATAM / DOK MENKO PEREKONOMIAN RI 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pilkada serentak 2020 di seluruh Indonesia dijadwalkan akan digelar akhir tahun ini.

Kota Batam ikut sebagai salah satu kota yang menggelar pesta demokrasi tersebut.

Sejumlah nama pun mulai muncul ke permukaan, salah satunya Ketua BP Batam sekaligus Wali kota Batam, Muhammad Rudi.

Ketua DPW NasDem Kepri itu, disebut-sebut akan kembali bertarung pada Pilkada Kota Batam tahun 2020.

Lalu bagaimana ketentuannya jika Muhammad Rudi benar-benar maju dalam Pilkada serentak di Kepri.

Siapa yang akan menggantikan sementara posisinya sebagai Kepala BP Batam?

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) RI Susiwijono kepada Tribun Batam Kamis (11/6) mengatakan, sesuai regulasi yang ada, yang menggantikan Kepala BP Batam yang cuti adalah Wakil Kepala BP Batam.

"Sudah diatur di Peraturan Pemerintah (PP). Kalau Kepala BP Cuti maka Wakil Kepala yang melaksanakan tugas Kepala BP Batam," kata Susiwijono, Kamis (11/6/2020) siang.

Penegasan soal aturan ini menurutnya sudah diatur dalam amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB).

Dalam Pasal 2 A mengatur bahwa Ayat (1a) Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam.

Ayat (1b) Wali Kota Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (la) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang menjalankan masa tahanan; atau b. tidak berhalangan sementara,sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah.

"Dan pada Ayat (1e) dalam hal Wali Kota Batam tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1b), tugas dan wewenang Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam dilaksanakan oleh Wakil Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam," jelas Susiwijono.

Kapolda Kepri Bertemu Sejumlah Pengurus Parpol, Jamin Netralitas Polri dan Keamanan saat Pilkada

UPDATE Data Corona Indonesia Kamis (11/6) Tambah 979, Total 35.295, Sembuh 12.636, Meninggal 2.000

Dengan demikian lanjutnya, berdasarkan ketentuan tersebut, selama Wali kota Batam cuti, tugas dan wewenang beralih kepada Waka BP Batam.

"Seandainya, Pemerintah Pusat menugaskan pejabat sebagai Plt Wali kota Batam, maka Plt Wali kota Batam tersebut tidak berwenang menjadi Kepala BP Batam," tambah dia.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved