Tindak Lanjut Soal Temuan Paket Sembako Murah di Tanjungpinang, Sekda: Tak Ada Pembayaran

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Hasil rekomendasi dari Inspektorat terkait temuan item paket sembako murah tak sesuai kontrak telah ditindaklanjuti Pelaksana Tugas Wali Kota Tanjungpinang Rahma.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari saat ditemui Tribunbatam.id.

"Sudah direkomendasikan oleh Inspektorat, dan sudah sampai ke Bu Plt. Wali kota," katanya, Selasa (16/6/2020).

Ditanyakan kelanjutan rekomendasi tersebut?

"Berdasarkan audit, menindaklanjutinya untuk tidak melakukan pembayaran atas temuan tersebut," jawabnya.

• 4 Negara Maju Ini Sepakat Borong 300 Juta Dosis Vaksin Corona Meski Vaksin Masih Belum Ditemukan

• Kisah Juliana, Raup Untung Dari Berjualan Lakse di Anambas, Dipasarkan Secara Langsung & Online

Sebelumnya diberitakan, tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menemukan ada beberapa item belanja paket sembako murah tak sesuai kontrak dari hasil penelusuran.

Hal itu disampaikan Kepala Inspektorat Tanjungpinang Tengku Dahlan saat ditanyai Tribunbatam.id.

"Sudah selesai tim bekerja, dan ditemukan ada beberapa item belanja tidak sesuai kontrak," ucapnya via whatsapp, Senin (8/6/2020) lalu.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Rio Reza Panindra, S.I.K mengatakan, sampai saat ini penyelidikan masih terus dilakukan.

"Belum ada pemberhentian penyelidikan. Memang kita menunggu hasil dari tim tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi.

Ia mengatakan, kepolisian juga menunggu Plt. Wali Kota Rahma atas rekomendasi temuan tim tersebut.

"Kalau nantinya ditemukan kerugian negara akan kita tindak tegas. Tapi kita tunggu dulu bagaimana dari hasil rekomendasi tim yang diserahkan ke pimpinanannya," ucapnya.

Terkait hasil temuan tim APIP tersebut, sebelumnya Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tanjungpinang Ahmad Yani memberikan klarifikasi adanya dugaan kesalahan atau mark up harga.

Menurutnya, pihaknya telah menggunakan standar harga yang ada di pasaran. Akan tetapi, pemerintah dalam pengadaan barang harus juga memperhatikan biaya tidak langsung serta pajak yang telah diwajibkan. Jika hanya menghitung harga jual, menurut Yani harga dari dinasnya dan di pasaran sama.

“Namun kita ada biaya lain seperti pembelian tali, bayar pajak, kantong dan biaya angkut. Ini semua diperhitungkan juga, makanya harga kita lebih dari total harga pasar.

Kalau bapak atau ibu beli dipasar kantong ditanggung toko, tali ditanggung toko, beli juga sendiri, kita gunakan biaya angkut ke kelurahan-kelurahan,” tuturnya, Jumat (8/5/2020).

Yani mengatakan, harga ini juga telah mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 pasal 26 tentang harga perkiraan sendiri (HPS). Dimana dalam HPS tersebut harus memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung serta pajak pertambahan nilai (PPN).

“Selain itu dalam perhitungan kita memperhitungkan kerusakan seperti telur, minyak goreng, dan tepung, serta juga memperhitungkan keuntungan perusahaan,” katanya.

Terkait harga, untuk paket sembako lebaran, harga gula pasir per kilonya Rp 13.500 sehingga totalnya menjadi Rp 27.000 untuk 2 Kg gula.

Kemudian tepung Rp 10.000 sehingga totalnya menjadi Rp 20.000 untuk 2 Kg tepung ditambah pajak 10 persen Rp 2.000.

Dilanjutkan dengan harga telur Rp 51.000 per papan (30 butir) dan minyak goreng Rp 14 ribu per liter ditambah pajak 10 persen Rp 1.400, jadi total harga barang tersebut Rp 115.400.

Sementara itu untuk biaya pengepakan Rp 4.100 per paket dan biaya distribusi Rp 3.500 per paketnya.

“Nah total keseluruhannya Rp 123.000. Kita jual Rp 60 ribu kepada masyarakat dan Rp 63 ribu kita subsidi. Tujuannya untuk membantu masyarakat kurang mampu jelang lebaran Idulfitri serta menekan harga di pasaran,” ujarnya kembali.

(Tribunbatam.id/endrakaputra)