CATAT TANGGALNYA, KPU Bintan Bakal Rekrut 352 Petugas PPDP untuk Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Meski menyelenggarakan pemilihan saat pandemi Covid-19, KPU mempersiapkan segala bentuk protokol kesehatan baik dalam kepanitiaan maupun pemilih.

"Kami akan siapkan 1 bilik suara khusus di setiap TPS untuk pemilih yang suhu tubuhnya di atas normal. Jadi pada bilik tersebut nantinya tidak akan dipakai sama pemilih lainnya. Sarung tangan juga akan disediakan karena pemilih akan menggunakan paku yang sama. Tak hanya itu, jarak antara bilik suara juga diatur. Biasanya 1 TPS menampung sekitar 800 pemilih, sekarang dibatasi jadi 500 pemilih," ungkapnya.

Terkait PKPU Nomor 5, masa kampanye juga diatur selama 71 hari.

Pada tanggal 22 September hingga 5 Desember 2020 untuk jadwal kampanye melalui media massa. Sedangkan kampanye dengan publik dijadwalkan pada tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020.

Kemudian debat publik yang dijadwalkan dimulai pada 25 September 2020.

"Prosedurnya mengenai pertemuan tatap muka juga diatur. Boleh dilaksanakan hanya saja dibatasi. Jadi calon kepala daerah dituntut untuk mengandalkan kreatifitasnya masing-masing untuk melakukan kampanye," ujarnya.

Sriwati mengatakan bahwa dari dana Rp 98 Miliar dalam penyelenggaraan Pilkada, 60 % dana digunakan untuk keperluan panitia ad hoc.

"Beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan saat Pilkada pada tahun-tahun yang lalu seperti sosialisasi secara langsung tidak bisa dilaksanakan pada saat Pilkada ditengah pandemi yang secara tidak langsung penggunaan anggarannya juga ikut berubah otomatis akan menjadi lebih hemat," ujarnya.

Ia juga merasa bahwa anggaran untuk APD sempat menjadi kendala namun pada akhirnya mendapat bantuan anggaran dari Pemerintah Daerah dan beberapa kementerian lainnya seperti Kemendagri dan Kemenkeu.

Sosialisasi pilkada secara digital dianggap menjadi kendala dikarenakan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum melek teknologi.

"Tidak sedikit bahwa masyarakat Indonesia masih belum memahami tentang teknologi. Tidak semua masyarakat paham, sementara disaat pandemi semua sarana komunikasi diarahkan ke digital seperti zoom, whatsapp dan platform lainnya," ucapnya.

Beralih ke Virtual

Kampanye terbuka jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kepri 9 Desember 2020 berkemungkinan ditiadakan.

Penyebabnya pandemi Covid-19 yang kasusnya terus saja bertambah.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri, Sriwati mengatakan, model kampanye sendiri akan dilakukan secara virtual atau sistem dalam jaringan (daring).