CATAT TANGGALNYA, KPU Bintan Bakal Rekrut 352 Petugas PPDP untuk Pilkada Serentak 9 Desember 2020

TRIBUNBINTAN.com, BINTAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan akan merekrut 352 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Mereka nantinya akan bertugas mencocokan dan meneliti (coklit) data pemilih. Komisioner KPU Bintan, Haris Daulay mengatakan, perekrutan PPDP mulai dilaksanakan pada 24 Juni hingga 14 Juli 2020.

Petugas yang direkrut biasanya merupakan Ketua RT/RW atau masyarakat yang diusulkan langsung oleh PPS kelurahan/desa.

"Setelah kami rekrut, PPDP ini akan mulai bekerja pada 15 Juli hingga 13 Agustus 2020," katanya, Minggu (21/6/2020).

Haris juga menuturkan, bahwa jumlah PPDP untuk Pilkada serentak tahun ini, memang terbilang lebih banyak dari tahun sebelumnya.

"Dimana jumlahnya disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS), dan bisa saja bertambah,"terangnya.

KPU Bintan masih melakukan pemetaan dan kondisi lapangan untuk menyesuaikan wilayah kerja PPDP nantinya.

Sebab saat ini KPU juga sedang melakukan pencermatan wilayah kepada aparat pada tingkat RT/RW hingga desa/kelurahan.

Haris juga tidak lupa untuk mengajak masyarakat yang berminat untuk bergabung masuk menjadi PPDP.

"Jadi untuk beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi diantaranya tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, tidak memihak,mampu mengoperasikan perangkat teknologi seperti smartphone, mampu secara jasmani dan rohani serta dengan pernyataan bebas narkoba," ucapnya.

Siapkan Bilik Khusus

Jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pikada) di Indonesia mengalami perubahan jadwal hingga akhirnya ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Berbagai persiapan telah dilakukan KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Mulai dari membentuk panitia ad hoc untuk membantu jalannya Pilkada Kepri.

Tak hanya itu, KPU telah melakukan rapat dengar pendapat dan mengeluarkan PKPU No 5 terkait tahapan, program, jadwal, dan menjadi dasar untuk menyelenggarakan pilkada yang sebelumnya direncanakan pada tanggal 23 September menjadi 9 Desember 2020.

• 2 Kakak Beradik Tewas Dibunuh Ayah Tiri Karena Merengak Minta Es Krim, Mayat Korban Dibuang ke Parit

• Jangan Panik Ketika Bayi Anda Susah Buang Air Besar (BAB), Kasih Air atau Jus Buah

"Mengenai kemungkinan adanya perubahan jadwal lagi, Kami menunggu keputusan dari pusat dan siap menjalankan segala arahan selanjutnya," ujar Ketua KPU Provinsi Kepri, Sriwati.

Meski menyelenggarakan pemilihan saat pandemi Covid-19, KPU mempersiapkan segala bentuk protokol kesehatan baik dalam kepanitiaan maupun pemilih.

"Kami akan siapkan 1 bilik suara khusus di setiap TPS untuk pemilih yang suhu tubuhnya di atas normal. Jadi pada bilik tersebut nantinya tidak akan dipakai sama pemilih lainnya. Sarung tangan juga akan disediakan karena pemilih akan menggunakan paku yang sama. Tak hanya itu, jarak antara bilik suara juga diatur. Biasanya 1 TPS menampung sekitar 800 pemilih, sekarang dibatasi jadi 500 pemilih," ungkapnya.

Terkait PKPU Nomor 5, masa kampanye juga diatur selama 71 hari.

Pada tanggal 22 September hingga 5 Desember 2020 untuk jadwal kampanye melalui media massa. Sedangkan kampanye dengan publik dijadwalkan pada tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020.

Kemudian debat publik yang dijadwalkan dimulai pada 25 September 2020.

"Prosedurnya mengenai pertemuan tatap muka juga diatur. Boleh dilaksanakan hanya saja dibatasi. Jadi calon kepala daerah dituntut untuk mengandalkan kreatifitasnya masing-masing untuk melakukan kampanye," ujarnya.

Sriwati mengatakan bahwa dari dana Rp 98 Miliar dalam penyelenggaraan Pilkada, 60 % dana digunakan untuk keperluan panitia ad hoc.

"Beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan saat Pilkada pada tahun-tahun yang lalu seperti sosialisasi secara langsung tidak bisa dilaksanakan pada saat Pilkada ditengah pandemi yang secara tidak langsung penggunaan anggarannya juga ikut berubah otomatis akan menjadi lebih hemat," ujarnya.

Ia juga merasa bahwa anggaran untuk APD sempat menjadi kendala namun pada akhirnya mendapat bantuan anggaran dari Pemerintah Daerah dan beberapa kementerian lainnya seperti Kemendagri dan Kemenkeu.

Sosialisasi pilkada secara digital dianggap menjadi kendala dikarenakan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum melek teknologi.

"Tidak sedikit bahwa masyarakat Indonesia masih belum memahami tentang teknologi. Tidak semua masyarakat paham, sementara disaat pandemi semua sarana komunikasi diarahkan ke digital seperti zoom, whatsapp dan platform lainnya," ucapnya.

Beralih ke Virtual

Kampanye terbuka jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kepri 9 Desember 2020 berkemungkinan ditiadakan.

Penyebabnya pandemi Covid-19 yang kasusnya terus saja bertambah.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri, Sriwati mengatakan, model kampanye sendiri akan dilakukan secara virtual atau sistem dalam jaringan (daring).

"Kampanye virtual bisa. Bahkan, kami saja, saat tahap sosialisasi kepada pemilih juga menggunakan model virtual," ungkapnya kepada TribunBatam.id setelah mengikuti sesi Tribun Podcast, Selasa (16/6/2020).

Sriwati mengatakan, saat ini pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari KPU pusat mengenai model kampanye di tengah pandemi virus Corona ini.

Juknis sendiri, kata Sriwati, kemungkinan besar akan diterbitkan sebelum bulan Agustus 2020 mendatang.

Baginya, kondisi ini tentu dianggap wajar oleh sebagian besar kontestan Pilgub Kepri. Sebab, Covid-19 menjadi force majeure. Terjadi di luar kehendak para pemangku kepentingan.

"Jadi, nanti ada beberapa model dalam rancangan PKPU yang akan terbit. Salah satunya, pertemuan tatap muka pun terbatas," tambahnya.

Untuk waktu pendaftaran calon sendiri menurutnya akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 6 September 2020 mendatang.

Sementara itu, untuk tahap penetapan calon akan dilakukan pada tanggal 22 Sepetember 2020.

"Untuk waktu kampanye pada tanggal 26 Sepetember sampai 5 Desember 2020," paparnya lagi.(TribunBatam.id/Alfandi Simamora/Rebekha Ashari Diana Putri/Ichwannurfadillah)