Undang 15 Yayasan Sekolah Swasta di Batam, Komisi IV DPRD Minta Kebijakan SPP Selama Pandemi

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Keluhan orang tua tentang kebijakan pengurangan iuran sekolah khususnya bagi sekolah swasta sampai ke DPRD Batam.

Melalui Komisi IV DPRD Batam, Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar dengan mengundang 15 yayasan sekolah swasta di Kota Batam mulai dari TK hingga SMP.

Ketua Komisi IV DPRD Batam Ides Madri yang memimpin rapat mengatakan, dari 15 Ketua Yayasan sekolah swasta yang diundang, hanya empat belas yang menghadiri undangan Komisi IV DPRD Batam.

Sementara 14 yayasan sekolah yang hadir di antaranya, Sekolah Global, Harapan Utama, Mondial, Djuwita, Kalista, Kristen Tabgha, Kristen Basic, AIS, Yos Sudarso, Kartini, Immanuel, Katolik Charitas, dan Yayasan Ananda.

"Dari 15 yayasan yang kami undang, yang tak hadir dan mengirim surat hanya Putra Batam," kata Ideas Madri, Kamis (25/6/2020).

Rapat dengar pendapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya beserta Dewan Pendidikan.

Tujuan rapat dengar atau RDP pembahasan seputar masalah pengurangan biaya sumbangan pendidikan (SPP).

"Dari yang kita mintai keterangan bervariasi memberikan keringanan SPP murid kepada orang tua. pemotongan mulai 5,10,20 persen," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Komisi IV sempat menegur sekolah Swasta Yos Sudarso.

Sebab, sekolah menceritakan tanggungan yayasan dia di beberapa daerah lain di luar Batam.

"Ini kurang fair. Makanya kami koreksi tadi, kita bicara Batam. Jangan ke daerah lain," ujarnya.

Menurut Ideas, Dana Bos untuk insentif dan guru honorer terus diberikan ke sekolah ini mulai dari jenjang TK dan SMP.

• BP Batam Gandeng Tim TMC BPPT Ciptakan Hujan Buatan, Tambah Debit Air 2 Waduk Utama

• Cerita Konjen Singapura di Kepri Akibat Corona, Saya Belum Bertemu Anak Istri Sejak Libur Imlek

Politisi Partai Golkar ini berharap, di tengah wabah virus Corona atau COVID-19 ini, sekolah memperhatikan nasib orang tua murid.

Menurutnya, biaya operasional sekolah seperti air dan listrik berkurang. "Karena belajarnya jarak jauh. Makanya kami minta agar dikurangi beban orang tua," ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan, Pemko Batam hanya mengandalkan dana bos dan insentif guru honorer.

Ia berharap, dana bos yang diberikan dimasing-masing sekolah dimanfaatkan dengan baik. "Untuk sementara, anggaran itu saja," kata dia.

Sementara untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), tahun ajaran 2020/2021 sedianya mulai 13 Juli 2020 ini. Hanya saja, pemko masih menunggu keputusan empat menteri. Apakah Batam bisa melaksanakan belajar-mengajar di sekolah atau tidak.

Keluhan Orang Tua di Batam

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Hendri Arulan memberi perhatian kepada persoalan di sebua sekolah swasta di Kelurahan Buliang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam, Provinsi Kepri.

Menurutnya, sudah ada surat imbauan kepada sekolah swasta untuk memberi keringanan biaya kepada orang tua pelajar, khususnya yang terdampak pandemi Covid-19.

Sejumlah orang tua pelajar sebelumnya mengeluhkan mahalnya biaya yang harus dibayar ke pihak sekolah.

Biaya untuk sarana dan prasarana sebesar Rp 1,3 juta itu meliputi biaya perawatan laboratorium komputer, laboratorium science, laboratorium bahasa dan perpustakaan.

"Kami cukup prihatin. Dalam hal ini, kami mengetuk hati pengelola yayasan agar terbuka di tengah pandemi virus Corona yang terjadi di Kota Batam," ucapnya, Rabu (24/6/2020).

Menurutnya, Disdik Batam tidak bisa masuk terlalu dalam, khususnya mengenai operasional sekolah tersebut.

Hendri menyebut, semua sekolah tetap mendapatkan Dana Bos sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jadi pihak sekolah swasta sangat bisa memberikan keringanan kepada orangtua pelajar sebenarnya. Karena Dana Bos yang diterima sekolah dan dikelola oleh sekolah," kata Hendri.

Dia mengatakan Dana Bos yang diterima sekolah bisa digunakan untuk biaya perawatan sekolah dan juga biaya pembayaran gaji guru.

Mengenai persoalan yang terjadi di sekolah swasta di Kecamatan Batuaji itu, Hendri mengatakan pihaknya belum menerima laporan dari orangtua siswa.

"Kalau nanti ada laporannya, maka akan kami proses," ujarnya.

Dia juga mengatakan pihaknya juga akan mengirimkan surat kepada pihak yayasan pengelola sekolah swasta tersebut.

Hendri mengatakan di tengah pandemi virus Corona yang terjadi di Kota Batam, semua terdampak.

"Jadi kita harapkan ada pengertianlah,"kata Hendri.

Seperti diberitakan sebelumnya orangtua yang menempuh pendidikan di sebuah sekolah swasta di Kecamatan Buliang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam, Provinsi Kepri kecewa.

Kekecewaan sejumlah wali murid tersebut dikarenakan pihak sekolah hanya mengurangi Rp 100.000 dari total biaya sarana dan prasarana yang dibebankan kepada siswa.

Total biaya sarana prasarana yang harus dibayar orangtua sebesar Rp 1,3 juta yang meliputi untuk biaya perawatan laboratorium komputer, science dan perpustakaan.

Orangtua siswa yang enggan namanya disebutkan mengatakan saat ini orangtua sedang membahas hal tersebut.

Ia mengatakan, pemberian potongan hanya Rp 100 ribu membuat mereka kecewa.

• Ada Proyek Kerja di Karimun, Pria Ini Malah Berakhir di Rumah Sakit, Jadi Pasien Positif Covid-19

• Kenalin Acer Swift 5, Laptop Portable dengan Bezel Ultra Ramping

Ia berharap, pemerintah bisa melihat persoalan yang terjadi di sekolah swasta tersebut.

"Kami sangat kecewa, pasalnya anak kita sudah tidak masuk sekolah sudah hampir tiga bulan, tetapi kenapa pihak sekolah minta biaya mentenence. Kalau seperti ini berarti sekolah ini benar-benar bisnis, bukan lagi mencerdaskan anak bangsa," ucapnya.

Sementara Kepala Sekolah Dasar swasta tersebut, Vs. Puji Lestari mengaku mereka sudah memenuhi permintaan orangtua untuk memberikan keringanan.

Puji juga tidak memberikan komentar lain, termasuk mengenai aksi yang dilakukan oleh orangtua siswa ke sekolah swasta itu.

"Permintaan orangtua sudah kami penuhi dengan pemotongan biaya sarana prasarana sebesar Rp 100.000," kata Puji.(TribunBatam.id/Leo Halawa/Ian Sitanggang)