Kamis, 21 Mei 2026

Jokowi Marah Ancam Rombak Kabinet, Demokrat: Jangan-jangan Pengalihan Isu

Presiden Jokowi marah dan mengancam rombak kabinet, Partai Demokrat justru punya pandangan lain.

Tayang:
Capture YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat gestur mengangkat tangan setelah menyampaikan kemungkinan reshuffle kabinet, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020), diunggah Minggu (28/6/2020). 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Presiden Jokowi marah dan mengancam rombak kabinet, Partai Demokrat justru punya pandangan lain.

Bahkan Jokowi tak segan untuk membubarkan lembaga negara.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memarahi para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis (18/6/2020).

Pernyataan Jokowi ini dilandasi setelah tidak adanya progres signifikan dari kinerja para menteri terkait penanganan Covid-19.

"Saya membuka entah langkah politik, entah kepemerintahan, akan saya buka," kata Jokowi dalam video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menduga ada upaya pengalihan isu dari pemerintah.

Hari Pertama Pendaftaran, 2 Sekolah di Batam Tampak Sepi, Berikut Cara Daftar PPDB Kepri

 Irwan menjelaskan, saat ini masyarakat sedang menghadapi persoalan pandemi virus corona atau Covid-19 yang tidak kunjung membaik dan juga polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

"Saya pikir itu semua saling berhubungan. Jangan -jangan ini upaya mengalihkan masyarakat dari hal-hal masalah fundamental yang sepatutnya menjadi perhatian rakyat, seperti penanganan Covid-19 dan keadaan perekonomian kita," ujar Irwan kepada wartawan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Menurut Irwan, pesan pidato Presiden Jokowi dengan ancaman reshuffle ditujukan kepada partai-partai koalisi pemerintah dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Jokowi menyampaikan akan lakukan apa saja untuk rakyat termasuk membubarkan lembaga tentu, apapun lembaga itu punya potensi dibubarkan oleh Presiden termasuk BPIP," ujar Irwan.

Sementara ketika ditanya terkait menteri yang pantas diganti, Irwan yang merupakan anggota Komisi V DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

"Silahkan presiden menilai pembantunya dan kemudian lakukan evaluasi jika perlu reshuflle. Itu hak prerogatif Jokowi sebagai presiden," ujar Irwan.

Sikap tegas

Pengamat politik, Hendri Satrio ikut berkomentar atas kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 yang lalu.

Hendri menilai pada saat itu, Jokowi terlihat sekali menunjukkan luapan kekesalannya kepada para menterinya.

Selain itu, dirinya juga mengapresiasi dengan apa yang dilakukan oleh mantan Wali Kota Solo ini.

 "Saya melihat seperti itu, saya harus acungi jempol, karena di akhir-akhir pidato dia (Jokowi, red) mengakui tidak ada kemajuan yang signifikan."
Sumber: Tribunnews
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved